Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menginginkan seluruh pelaku usaha di sektor perkebunan baik kelapa sawit, karet atau lainnya yang berada di provinsi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan.
"Lebih dari satu juta Kepala Keluarga (KK) di Riau gantungkan hidup ekonomi keluarga di perkebunan. Jika satu KK tersebut ada empat jiwa, maka lebih dari empat juta masyarakat di Riau yang hidup dari sektor perkebunan," paparnya di Pekanbaru, Riau, Selasa.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pelaksana tugas gubernur Riau ketika membuka kegiatan rapat koordinasi perkebunan dan juga penyerahan sertifikat penilaian kelas kebun yang bertempat di Lantai 3, Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau.
Jumlah empat juta jiwa itu, kata Arsyadjuliandi, sudah lebih dari separoh jumlah penduduk di Provinsi Riau yang berjumlah sekitar enam juta jiwa lebih dan subsektor perkebunan di provinsi tersebut telah menjadi andalan nasional yan juga menjadi sumber mata pencaharian lebih dari satu juta KK di Riau.
Pihaknya menginginkan pengusaha perkebunan terus mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung hilirisasi hasil perkebunan, akan terus meningkatkan infrastruktur penunjang investasi.
Seperti pembangunan pelabuhan yang berada di Dumai, terus dikembangkan. Kemudian pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton dilengkapi pelabuhan, Kawasan Ekonomi Kuala Enok bersama pelabuhan dan infrastruktur lainnya berupa jalan serta jembatan untuk mempercepat tawaran investasi di Riau.
"Langkah yang harus dipikirkan oleh pengusaha perkebunan yakni menciptakan produk baru ke dalam bentuk hilirisasi produk berbahan dasar kelapa sawit. Produk hilir kelapa sawit tersebut seperti minyak goreng, pengolahan biomassa, kernel, biogas, pellet, agro industri dan lainnya," katanya, menjelaskan.
Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dimaksud gubernur ialah pengolahan biomassa dan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi sumber energi listrik karena saat ini ada total sekitar 187 PKS di Riau yang tersebar pada 12 kabupaten/kota.
"Jika ada seratus PKS bisa mengolah limbah kelapa sawit menjadi 1 Mega Watt listrik, maka kita akan menghasilkan paling tidak 100 Mega Watt. Jumlah tersebut cukup untuk menutupi kekurangan listrik yang ada di Riau," ucapnya.
Berdasarkan data terakhir menyebutkan, kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sampai akhir tahun ini sekitar 500 Mega Watt. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen dipasok dari bahan bakar gas PT Energi Mega Persada (EMP).
"EMP telah memasok gas menjadi bahan bakar pembangkit PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk memenuhi sekitar 30,4 persen dari 500 MW total kebutuhan listrik di daerah itu," kata Area Manager EMP Bentu Limited, Arief Witjaksono.
Gubernur Riau: Perkebunan Dikelola Berkelanjutan
