Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin, karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.
"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, Sabtu.
Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.
Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.
"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," papar dia.
Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.
Dia juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Menurut hemat dia harusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.
"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," tegas dia.
Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.
Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.
"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," katanya.(KR-NTY)
Berita Lainnya
Anggota DPR imbau para pekerja migran Indonesia bekerja lewat jalur legal
16 April 2024 14:35 WIB
Anggota DPR minta kasus pemecatan ratusan tenaga kesehatan di NTT segera diatasi
15 April 2024 15:01 WIB
Paripurna DPR RI setujui 7 calon anggota LPSK 2024-2029
04 April 2024 11:25 WIB
Anggota DPR minta BMKG agar umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail
02 April 2024 15:27 WIB
Puan Maharani sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu
06 February 2024 12:22 WIB
Ketua DPR Puan Maharani minta anggota DPR tuntaskan tugas di akhir masa jabatan
16 January 2024 13:44 WIB
Anggota Komisi I DPR RI harap KSAD baru tak terpengaruh tekanan politik
30 November 2023 13:13 WIB
Anggota Komisi II DPR RI apresiasi KPU tetapkan DCT caleg
06 November 2023 16:18 WIB