Pekanbaru, (Antarariau.com) - Forum Anggota MPR, DPR dan DPD (MD2) dengan asal dari Riau bertekad memperjuangkan amandemen Undang-undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah karena dinilai merugikan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas).
"Ini yang menjadi prioritas kita dalam waktu dekat karena Kalimantan Timur juga memperjuangkan hal yang sama. Kalau masih isi dalam undang-undang yang lama dipakai, maka Riau tetap dirugikan," papar anggota DPR, Idris Laena di Pekanbaru, Riau, Senin.
Idris yang merupakan anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar tersebut mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp3.500 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, hanya 28 persen dalam bentuk transfer yang disalurkan pada daerah.
"Sedangkan 35 persen lagi, habis untuk pusat baik di kementerian atau lembaga dan sebesar 32 persen diperuntukkan bagi nonkementerian," ucapnya.
Nurzahedi Tanjung, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra pekan lalu seusai mengikuti pertemuan Forum MD2 Riau dengan Pemprov Riau di ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya sangat terbuka memperjuangkan aspirasi daerah terutama dari daerah pemilihannya.
Apalagi terkhususnya terkait pada bidang kerja sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VI DPR dan menangani masalah BUMN, kemudian perindustrian, perdagangan, Koperasi-UKM dan Badan Penanaman Modal dan Investasi.
"Misalnya ada BUMN yang beroperasi di Riau. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian masalah tenaga kerja lokal, permasalahan lahan dan lain sebagainya," kata Eddy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum MD2 Riau.
Jon Erizal, Wakil Ketua Komisi XI DPR yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, pihaknya memfokuskan pada program Presiden Joko Widodo agar saat ini menguntungkan bagi Provinsi Riau yakni poros maritim dan sektor pariwisata.
"Dua-duanya dimiliki Riau karena potensi poros maritim sangat strategis dengan potensi ikan luar biasa. Begitu juga potensi wisata seperti Bono dan Pantai Rupat," katanya.
Gafar Usman, Koordinator Forum MD2 Riau mengatakan forum sudah bekerja dan membentuk sekretariat serta staf di Jakarta.
"Tak usah khawatir, kalau saat ke Jakarta tidak bisa bertemu semua anggota DPR. Kami sudah komit, semua pun bisa melayani dan sama-sama memperjuangkan. Misalnya masalah Blok Kampar yang sekarang sedang "on going", katanya.
Hadir 7 orang anggota DPR asal Riau dari 11 orang yakni Eddy Tanjung (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Rita Zahara (Partai Gerindra), Jon Erizal (PAN), M Nasir (Partai Demokrat), Marsiaman Saragih dan Effendi Sianipar yang keduanya dari PDI Perjuangan.
Kemudian hadir 2 orang anggota DPD dari 4 orang yakni Gaffar Usman dan Rosti Uli Purba.
Forum MD2 Bertekad Amandemen UU Keuangan
