Jakarta, (Antarariau.com) - Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memperbaiki sistem pencegahan korupsi dalam perusahaan tersebut.
"Bicara bagaimana membenahi sistem secara keseluruhan," kata Dwi Soetjipto seusai bertemu dengan ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Senin.
"Dari beliau sangat welcome dan di dalam rangka kegiatan pencegahan, beliau akan proaktif membantu berbagai instansi untuk bisa membenahi sistem. Itu sesuai dengan kedatangan kami ke KPK," tambah Dwi.
Namun Dwi yang baru diangkat menjadi Dirut Pertamina pada 28 November lalu tidak menjelaskan mengenai strategi yang akan dilakukan dalam pencegahan korupsi.
"Kami sebagai pengurus Pertamina yang baru berharap mendapat support untuk bagaimana membangun Pertamina ke depan yang lebih baik lagi," ungkap Dwi.
Dwi pun tidak menegaskan bahwa KPK akan masuk ke anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Energy Trading (Petral) yang bertugas untuk melakukan pembelian BBM impor di Singapura namun diduga tidak memberikan manfaat untuk negara sehingga Presiden Joko Widodo meminta ata Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengkaji keberadaan PT Petral.
"Ooh, nggak-nggak, kita tidak berbicara sesuatu (terkait PT Petral)," jawab Dwi ditanya soal PT Petral.
Sedangkan terkait dengan kasus penerimaan suap untuk Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur di Bangkalan Madura yang terkait dengan anak perusahaan PT Pertamina lain yaitu Pertamina EP, Dwi mempersilakan KPK melakukan tugasnya.
"Kalau ada personil-personil di Pertamina yang terlibat suatu kasus silakan ditindaklanjuti," ungkap Dwi.
KPK sudah memeriksa dua mantan direksi Pertamina EP pada Kamis (18/12) yaitu mantan direktur utama Tri Siwindono dan mantan Direktur Pertamina EP Cepu Haposan Napitupulu.
Pertamina Minta KPK Bantu Benahi Sistem
