Gubernur Riau Koordinasi Kemendagri Terkait Mutasi

id gubernur riau, koordinasi kemendagri, terkait mutasi

Gubernur Riau Koordinasi Kemendagri Terkait Mutasi

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pihaknya masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah provinsi.

"Kami hari ini akan koordinasikan dengan Kemendagri," kata Arsyadjuliandi Rachman usai menghadiri Musyawarah Kerja Lembaga Adat Melayu Riau di Pekanbaru, Riau, Senin.

Dia mengatakan, pemerintah provinsi perlu menyurati Kemendagri terkait dengan pengisian seorang pejabat dalam struktur organisasi tata kerja (SOTK) karena posisi dirinya sebagai Plt Gubernur Riau tidak bisa serta-merta bisa menyetujui dan melakukan pelantikan.

Selain hal tersebut, koordinasi diperlukan dengan Kemendagri untuk mengisi jabatan sesuai kemampuan kerja dan berdasarkan disiplin ilmu seorang pejabat yang bakal dilakukan mutasi karena pihaknya masih menyusun nama-nama pejabat untuk segera disesuaikan.

Mengenai jadwal mutasi yang bakal direncanakan paling lambat pekan keempat bulan Desember, Arsyadjuliandi belum bisa memastikan.

"Kami belum dapat laporan, apakah bisa dilaksanakan minggu ini. Yang jelas, tunggu saja kapan waktunya," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Riau pada akhir 2014 bakal mengadakan perombakan besar-besaran terhadap susunan struktur organisasi dan tata kerja, sehingga awal 2015 pejabat yang ditempatkan pada bidangnya harus sesuai kemampuan.

"Gubernur menginginkan pada 1 Januari 2015, semua pejabat (SOTK) sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu, akhir Desember 2014 kita rencanakan mutasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau M Guntur.

Menurut dia, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ingin menata birokrasi di lingkungan Pemprov Riau yang selama ini dinilai lemah, kurang baik, tidak bersih dan memiliki kesan banyak melakukan praktik terlarang.

Seorang pimpinan pada SOTK yang baru harus mempunyai kemampuan dalam bekerja berdasarkan prestasi kerja yang diproleh selama memimpin dan keilmuan dimiliki, sehingga pejabat yang menduduki jabatan di bidangnya harus memiliki kapabilitas dan kualitas.

"Ada seekitar 1.171 orang pejabat nantinya bakal dimutasi. Dari jumlah itu, di antaranya 32 orang pejabat eselon II, 327 orang pejabat eselon III dan 781 pejabat eselon IV," kata Guntur.