Jakarta (Antarariau.com) - Bupati Kampar H Jefry Noer menghadiri pertemuan bupati/wali kota dengan Presiden RI di Istana Bogor, Kamis (22/1) untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsolidasi, organisasi, dengan gubernur, Kajati, Kapolda, Danrem, Pangdam, dan sekarang dengan bupati dan pertemuan tidak hanya setahun sekali, bisa 2-3 kali terutama dalam rangka menyamakan visi dan gagasan," ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2015-2019 pada 18 Desember lalu di Hotel Bidakara. Pelaksanaan Rakor ini melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Di dalam rapat ini, Jokowi mengungkapkan sejumlah target pemerintah. Salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi tahun 2015, yakni 5,6-5,8 persen.
"Ini adalah sebuah target yang pesimistis juga tidak, optimistis juga tidak," imbuh dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam laporannya menyinggung sejumlah isu penting terkait kepala daerah. Salah satunya, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Saat ini Perppu Pilkada sudah disahkan oleh DPR dan sedang dibahas kembali," ucap Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo juga memaparkan agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kedaulatan pangan, infrastruktur, kelautan, sumber daya alam, energi, hingga masalah perizinan.
"Dalam hal ini, bapak Presiden diharapkan mendapatkan masukan dari para Bupati/Walikota dan memberikan arahan terkait isu-isu strategis yang merupakan representasi publik di daerah, sehingga Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya di daerah masing," kata Tjahjo.
Presiden ingin mendengar langsung semua curahan hati dari setiap kepala daerah sehingga Rakor yang lebih mirip dialog ini pun akhirnya dibagi ke dalam lima kelompok. Total kepala daerah yang yang hadir, yakni 416 orang bupati dan 98 orang wali kota. Untuk Bupati/Walikota se sumatera tergabung dalam kelompok I dan rapat berlangsung hingga petang hari
Bupati Kampar H Jefry Noer SH usai acara mengatakan bahwa program Pembangunan Kabupaten Kampar melalui lima pilar pembangunan yang dikerucutkan menjadi tiga zero yakni zero kemiskinan, pengangguran dan rumah-rumah kumuh sudah merupakan perwujudan dari program pembangunan nasional yang dicanangkan presiden Joko Widodo.
Dijelaskan Jefry, saat ini Kampar berupaya memotivasi masyarakat agar turut serta dalam mengisi pembangunan dengan cara melalukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan yang diberi nama pelatihan P4S Karya Nyata.
Melalui pelatihan tersebut masyarakat akan mengetahui tentang ilmu pertanian, perikanan dan peternakan yang diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
"Setelah masyarakat selesai melakukan pelatihan mereka akan diberikan modal usaha melalui dana bergulir dan seterus akan dibantu melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kampar bersama pihak perbankan baik itu bank Bukopin, BRI, dan Bank Riau Kepri dalam bentuk dana KKPE," ucap Jefry
Kampar juga mencanangkan swasembada pangan di setiap desa yang meliputi swasembada daging sapi, sayur mayur, bawang merah, cabe dan telur.
Disisi pelayanan kesehatan, Kampar telah melaksanakan pelayanan 24 jam disetiap puskesmas kecamatan dan desa lengkap dengan dokter jaga dan ambulan. "Pelayanan 24 jam ini bukan hari kerja saja tetapi hari sabtu dan minggu kita laksanakan juga, hal ini karena menyangkut dengan kesehatan masyarakat, namanya juga pelayanan kepada masyarakat, ya harus total dan tidak boleh setengah-setengah," ujar Jefry.
Atas gagasan ini provinsi Riau mulai mencanangkan Puskemas 24 jam di seluruh Kabupaten dan Kampar sebagai percontohan bagi provinsi Riau.
"Dengan konsistennya Kampar melakukan pelayanan kesehatan 24 jam kepada masyarakat di seluruh desa maka baru-baru ini Alhamdulillah Kampar mendapatkan penghargaan dari Provinsi Riau," ucapnya.
Di bidang pendidikan lanjut Jefry, melalui dana APBD tahun 2012 Kampar telah membantu anak-anak sekolah dasar (SD) kurang mampu yakni 30.000 paket baju sekolah dengan perincian 2 stel baju, tas sekolah dan sepatu.
Kemudian pada APBD tahun 2013 sebanyak 40.000 paket baju sekolah untuk anak-anak SD dan SLTP yang kurang mampu serta APBD tahun 2014 1500 untuk anak-anak SLTA kurang mampu. Selain itu juga Kampar telah menggratiskan uang sekolah mulai dari SD hingga SLTA.
Demi percepatan pembangunan khususnya tiga zero, Jefry meminta agar pemerintah pusat mampu mendukung dalam menyukseskan program pembangunan hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.
Dari data yang didapat dilapangan bahwa pemerintah menetapkan tiga program pembangunan yang meliputi program wajib, program prioritas, dan program pendukung program prioritas.
Program wajib meliputi pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskan, sedangkan program prioritas meliputi infrastruktur, maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan (IMEP) serta program pendukung prioritas meliputi reformasi birokrasi dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). (Adv)
Bupati Kampar Hadiri Pertemuan Bupati Dengan Presiden
