Ketua KPU Se-Riau Gelar Rapim Bahas Pilkada

id ketua, kpu se-riau, gelar rapim, bahas pilkada

 Ketua KPU Se-Riau Gelar Rapim Bahas Pilkada

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Riau menggelar rapat pimpinan di KPU Riau untuk membahas persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada Desember.

"Agenda rapim ini terdiri atas sosialisasi Undang Undang Nomor 1 tahun 2015, di mana terdapat sejumlah poin baru yang mungkin belum diketahui oleh pimpinan KPU daerah seperti penganggaran, kemudian tahapan pelaksanaan pilkada," kata Anggota KPU Provinsi Riau Ilham M. Yasir di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan beberapa aturan baru dalam pelaksanaan pilkada sesuai undang undang perubahan diatas adalah adanya uji publik terhadap kandidat calon pemimpin daerah.

Uji publik tersebut, lanjutnya, dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian pembiayaan dalam pemilihan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."Untuk pembiayaan tidak ada porsinya," ujarnya.

Selanjutnya, pelaksanaan pilkada hanya dilakukan dalam satu kali putaran, dan tidak lagi dua putaran. Untuk itu, kepada KPU daerah yang telah melampirkan rencana anggaran dua putaran, kemungkinan biayanya akan berkurang 40 persen dari anggaran awal.

"Seperti Bengakalis, yang awalnya melampirkan anggaran sebanyak Rp33 miliar untuk dua putara, dan satu rencana anggaran sebanyak Rp19 miliar untuk satu putaran, maka yang akan diperoleh oleh KPU Bengkalis hanya senilai Rp19 miliar atau rencana anggaran satu putaran," kata Ilham.

Sementara itu, pembahasan lainnya dalam rapim kali ini adalah membahas kesiapan sembilan daerah yang akan melakukan pilkada serentak.

Empat daerah di Riau siap melaksanakan pilkada tahun 2015, diantaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai. Sedangkan lima diantaranya, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Siak direncanakan untuk dipercepat pada tahun 2015.

Dari sembilan daerah tersebut, lima di antaranya belum mengusulkan rencana anggaran pilkada ke APBN. "Untuk itu kami membahasnya juga dalam rapim ini," lanjutnya.