Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Riau Abdul Gafar Usman mengatakan dirinya telah menampung aspirasi ratusan guru honorer komite di Pekanbaru untuk mendapatkan haknya.
"Ini salah salah satu fungsi kami di DPD-RI selain pengawasan, anggaran dan legislasi," kata dia, di Pekanbaru usai melakukan silahturahmi dengan forum guru honor komite negeri Pekanbaru, Jumat.
Dia menjelaskan, dari pertemuan itu mendapati beberapa aspirasi yang disampaikan para guru, antaranya mereka minta diakui eksistensinya sebagai guru honor, persamaan hak dalam mendapatkan sertifikasi dari pemerintah pusat.
Kemudian tingkat kesejahteraan yang diterima selama ini tidak sesuai dengan upah minimum kota. Selain diberi hak diakui statusnya sebagai tenaga honor yang layak mendapatkan tunjangan dan perhatian dari Pemko Pekanbaru.
"Saya akan komunikasikan ini dengan daerah dan pusat," kata Abdul Gafar Usman, yang kini menjabat anggota Komite IV bidang anggaran, sekaligus kordinator MD II dari Riau.
Dia mengatakan, sengaja turun ke Provinsi Riau sebagai wilayah pemilihannya dulu, untuk mendengarkan aspirasi dan melihat langsung masalah yang dihadapi, salah satunya kasus tenaga honor di Pekanbaru.
Dia mengaku selama ini kelemahan dari sebuah isu dan masalah yang disampaikan daerah ke pusat kurangnya data. Sehingga tidak jarang saat akan ditindaklanjuti pada kementrian terkait, menjadi mentah.
Diharapkan dengan turunnya ia langsung ke lapangan mendengar dan melihat akar permasalahannya bisa diketahui.
"Disini saya melihat informasinya belum jelas makanya saya jumpai mereka," kata dia.
Dia juga memaparkan setelah melakukan diskusi, mendapati tiga hal permasalahan yang dihadapi guru honor komite Pekanbaru. Pertama ada kelemahan regulasi yang tidak berpihak kepada mereka, honor dan status.
Dia berjanji akan melakukan perjuangan di pusat kalau itu terkait regulasi berarti harus ada perubahan.
"Ada beberapa hal yang menurut aturannya belum berpihak kepada guru honor komite, sehingga harus dibuatkan surat resminya," kata dia.
Selain itu mereka juga meminta status mereka dan hak anggaran bisa di perjuangkan.
"Kita coba komunikasikan nanti kepada pemerintah daerah seperti kadis dan walikota," katanya.
Selain itu ditingkat pusat nantinya kata anggota DPD-RI asal Riau, Abdul Gafar Usman berjanji guru akan jadi prioritasnya.
Berdasarkan pengamatan dilapangan, salah seorang guru honor komite MDA di Rumbai Pesisir Susi mengeluhkan kondisi mereka yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota.
"Kami ingin juga mendapatkan hak ikut sertifikasi, tetapi karena SK kami komite sekolah jadi tidak bisa. Makanya kami berharap ada solusi," katanya.
Legislator Riau Tampung Aspirasi Guru Honor Komite
