Pekanbaru, (Antarariau.com) - Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Pekanbaru, Provinsi Riau mengatakan sebanyak 90 persen guru PAUD di wilayah itu belum berlatar belakang sarjana khusus pendidikan anak usia dini, melainkan sarjana umum bahkan lebih separuh berpendidikan SMU dan ada yang SMP.
"Memprihatinkan kompetensi guru PUAD di Pekanbaru karena hanya beberapa sarjana khusus," kata Ketua Himpaudi Pekanbaru Diah Masriah di Pekanbaru, Jumat.
Dia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sangat mudah memberikan ijin pendirian PAUD di setiap kelurahan, hingga jumlahnya meledak tak terkontrol, mencapai 279 buah.
Dari jumlah itu hanya dua Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, beberapa swasta, terbesar Paud dan Satuan Paud Setara (SPS) yang nota bene hanya di kelola RT/RW setempat.
Sehingga jumlah guru yang direkrut bukan sesuai standar pendidikan yang dibutuhkan untuk Paud.
Menurut dia, mendidik anak usia dini perlu keahlian khusus, tidak bisa disamakan dengan jenjang sekolah formil. Diusia ini masa keemasan anak, sehingga penentu pembentukan generasi.
"Kita memiliki 1.249 guru Paud dari 279 sekolah," paparnya.
Diakuinya meski ada program beasiswa bagi guru Paud untuk kembali sekolah sesuai bidangnya, itu hanya dari Provinsi Riau, sementara Pekanbaru tidak ada. Sehingga quotanya minim karena harus bersaing dengan kabupaten lainnya.
"Di Pekanbaru alhamdulillah belum ada beasiswa kuliah bagi guru Paud," katanya.
Selain itu, hal yang masih memprihatinkan masih kata dia, adalah tingkat kesejahteraan para guru yang minim jauh dibawah upah minimum.
Menurut dia, dari 1.249 guru Paud hanya 80 orang saja yang mendapatkan tunjangan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sisanya masih mengandalkan honor dari sekolah masing-masing.
"Tunjangan dari pemerintah kota belum ada," katanya.
Selain SDM dia menambahkan, masih banyak lagi yang harus dibenahi pada sistem Paud yakni fasilitas dan standar pendidikan Paud juga harus jadi perhatian pemerintah Pekanbaru.
"Jangan Disdik hanya mudah mengeluarkan ijin pendirin Paud tetapi pembinaan dan pengawasan tidak ada," tegasnya.
Wakil Walikota Ayat Cahyadi, saat dimintai komentarnya mengatakan guru Paud adalah penentu masa depan generasi, karena mereka yang memberikan pendidikan dimasa usia emas anak.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi para guru Paud yang saat ini belum memiliki kompetensi, demikian juga dengan kesejahteraan guru. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab terhadap para guru.
"Makanya aspirasi para guru Paud ini akan diterima dan kita harapkan Sekda membuatkan telaah anggarannya," katanya.
90 Persen Guru PAUD Belum Sarjana Khusus
