DPRD Proses Pengaduan Warga Sidomulyo Timur Pekanbaru

id dprd proses, pengaduan warga, sidomulyo timur pekanbaru

DPRD Proses Pengaduan Warga Sidomulyo Timur Pekanbaru

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi A DPRD Riau menyatakan saat ini tengah memroses pengaduan warga Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru yang mengeluhkan berbagai masalah terkait tempat tinggalnya yang berada dan berdekatan dengan Kawasan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan Lapangan Udara Roesmin Nurdjamin.

"Warga sudah melaporkan dan nanti akan kita panggil Biro Hukum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau. Apakah bisa tidak mengubah Surat Keputusan Gubernur Riau tahun 2011 terkait kawasan itu," kata Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi di Pekanbaru, Sabtu.

Dia mengatakan SK tersebut menyatakan ada lahan masyarakat Sidomulyo Timur itu yang masuk daerah pencadangan kawasan AURI. Hal itu, kata dia, ada yang menyebabkan masyarakat tidak bisa membangun.

Oleh karena itu, masyarakat meminta agar SK itu dicabut. Akan tetapi masalahnya, lanjut dia, Kepala Daerah Riau saat ini berstatus Pelaksana Tugas sehingga tidak bisa mencabut SK yang diterbitkan gubernur tersebut.

"Kita panggil pun Plt sekarang sebenarnya juga tidak bisa membatalkan SK itu, jadi harus cari cara lain. Makanya kita akan panggil Biro Hukum Pemprov Riau," ucapnya.

Menurut dia, cara lain itu bisa saja dengan mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, bisa juga diserahkan pada panitia khusus (pansus) perizinan lahan yang dalam proses pembentukan di DPRD Riau.

Terkait apakah juga akan berkomunikasi dengan Komandan Lanud Roesin Nurdjamin Hazmi mengatakan bahwa DPRD Riau tidak memiliki wewenang memanggil instansi vertikal. Namun pihaknya nanti juga akan menyampaikan hal ini Ke DPR RI yakni Komisi II bidang Pertahanan Keamanan.

"Ada enam instansi vertikal di daerah, salah satunya bidang pertahanan," jelasnya.

Warga Sidomulyo Timur sendiri sudah untuk kedua kalinya mendatangi DPRD Riau. Pertama pada 18 Februari yang diterima Wakil Ketua DPRD Riau dan yang kedua Kamis (26/2) audiensi dengan Komisi A.