Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau belum menerapkan sanksi berupa pemotongan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kabupaten/kota berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Belum kalau itu (sanksi pemotongan APBD Provinsi) nantilah. Yang jelas saat masalah ini harus ditangani secara bersama-sama," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada pers di Pekanbaru, Minggu.
Menurut catatan, kebakaran hutan dan lahan di Riau telah berlangsung setiap tahunnya sejak 17 tahun, menyebabkan jutaan hektare beralih fungsi menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit yang drastis yakni hutan tanam industri.
Kepolisian mencurigai berbagai modus dalam peristiw tersebut dan kebanyakan merupakan unsur kesengajaan sebagai upaya penguasaan lahan hutan.
Hal itu dibuktikan seluruh lahan yang terbakar akhirnya beralih fungsi menjadi perkebunan dan HTI milik perusahaan ataupun kelompok masyarakat dan perorangan.
Saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta semua pihak untuk saling berkoordinasi dalam penanganannya.
Pemerintah Provinsi Riau juga telah menyiapkan dana Rp9 miliar untuk menangani masalah tersebut pada 2015. Dana tersebut dipecah pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
BPBD Riau pada tahun ini mendapat anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp6,123 miliar. Sementara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dishut Riau hanya sebesar Rp1,450 miliar.
"Dana kebakaran hutan dan lahan dalam APBD 2015 tersebar di tiga instansi. Penggunaan dan peruntukannya di SKPD terkait," kata Kepala Bappeda Riau M Yafiz.
Plt Kepala BLH Riau Yulwiriati Moesa menyatakan siap mendukung upaya penganan dampak kabut asap yang saat ini telah dirasakan sejumlah daerah kabupaten/kota termasuk di Pekanbaru.
Berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat mengkritik kelambanan pemda setempat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sehingga terkesan masalah itu menjadi proyek tahunan.
Menurut catatan, sejak beberapa tahun terakhir, telah ratusan miliar rupiah uang negara habis untuk penanganan masalah yang tak pernah tuntas itu.
Riau Belum Potong Alokasi Terkait Kebakaran Hutan
