Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemilihan kepala daerah bupati/wali kota dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan kepentingan politik karena ada diantara pemegang kuasa anggaran itu sendiri yang juga mencalonkan diri atau pun mendukung calon tertentu jadi kepala daerah.
"Kemungkinan kepentingan politik itu pasti ada. Tinggal fungsi kontrol yang harus ditingkatkan, baik itu oleh masyarakat ataupun media," kata Legislator Komisi A DPRD Riau Sumiyanti di Pekanbaru, Senin.
Hal tersebut dikatakannya menanggapi kendala yang dikeluhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada. Dari sembilan daerah yang akan melaksanakan Pilkada di Riau, lima diantaranya sampai saat ini belum jelas anggarannya.
Lima kabupaten/kota itu anggarannya belum masuk dalam APBD 2015. Hal itu disebabkan pada awalnya tidak direncanakan pada 2015, namun setelah Undang-Undang Pilkada disahkan, penyelenggaraan pemilihannya dimajukan menjadi serentak dengan empat daerah lainnya pada Desember 2015.
Oleh karena itu, kepala daerah sebagai penguasa APBD mempunyai potensi untuk kepentingan politik tertentu. Terlebih lagi, KPU dalam hal ini pada kondisi terdesak membutuhkan anggaran itu.
Untuk mengatasi penganggaran tersebut, kata Sumiyanti, bisa diusulkan pada APBD Perubahan 2015. KPU diminta untuk berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri RI agar itu bisa direalisasikan dengan cepat karena tahapan juga sudah dimulai April.
"Ada aturan yang memungkinkan jika darurat bisa dianggarkan karena niatnya baik. APBD Perubahan mungkin April sudah bisa dibahas dan tidak terlalu ribet lah," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sembilan daerah di Riau akan melaksanakan Pilkada. Empat diantaranya sudah masuk APBD 2015 adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.
Sementara lima yang belum dianggarkan adalah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Berita Lainnya
Legislator sorot akhir masa jabatan Syamsuar-Edy, berikut bocoran Pj Gubernur
25 January 2023 19:34 WIB
Bagikan sembako dan kalender bergambar Paslon, legislator ini dilaporkan ke Panwaslu Kandis
06 December 2020 16:35 WIB
Maju di Pilkada, tiga legislator Bengkalis bakal di-PAW
07 September 2020 20:45 WIB
Jelang Pilkada, Legislator Inhil Imbau Masyarakat Pertahankan Situasi Kondusif
24 June 2018 21:25 WIB
Legislator Kritik KPUD Minim Sosialisasi Pilkada Riau
27 December 2017 15:55 WIB
Legislator Riau: Paslon Peserta Pilkada Harus Menerima Semua Hasil Akhir
17 February 2017 22:10 WIB
Legislator Riau: Penyelesaian Kecurangan Pilkada Tidak Boleh Anarkis!!
16 February 2017 15:55 WIB
DPRD Riau Terima PAW Legislator Ikut Pilkada
15 October 2015 22:34 WIB