Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan Divisi Regional (Divre) II Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) mencatat pembayaran premi peserta yang berasal dari kalangan pemerintah daerah, perusahaan maupun mandiri banyak yang menunggak.
"Penunggakan pembayaran premi berkisar dari satu hingga enam bulan, yang tertinggi berasal dari peserta mandiri, disusul perusahaan dan pemerintah daerah,"kata Kepala Departemen (Kadep) Eksternal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, BPJS Kesehatan Divre II Sumbagteng, Andriansyah di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, jika premi ini dibayarkan secara lebih disiplin maka kolektifitas iuran menjadi tinggi sekaligus dapat membantu BPJS Kesehatan dalam memperoleh anggaran lebih efisien.
Ia menyebutkan, tunggakan tersebut terjadi lebih karena kurang disiplin dan tingkat kepatuhan peserta masih rendah, padahal pembayaran premi dari peserta pemerintah daerah bisa melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan.
"Bahkan bagian bendahara yang telat melakukan pembayaran ke BPJS Kesehatan, sama halnya dengan peserta dari badan usaha atau perusahaan," katanya.
Sedangkan untuk peserta mandiri, tunggakan pembayaran lebih disebabkan kurang memiliki niat yang tulus dari mereka untuk membayar tepat waktu.
Pola pikir peserta mandiri perlu dirobah, katanya, jangan hanya pada saat sakit baru membayarkan iuran dan ketika sehat mereka enggan membayar.
"Padahal dengan banyak peserta membayar tepat waktu dan lebih disiplin, maka nilai uang tersebut hari ini sangat berharga untuk dimanfaatkan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sifatnya gotong royong itu," katanya.
Banyak Yang Nunggak Pembayaran Premi BPJS Kesehatan
