Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau menyatakan sedikitnya 250 Kepala Keluarga (KK) hidup sehari-hari dari profesi sebagai nelayan baik modern maupun tradisonal di daerah tersebut yang mampu memproduksi perikanan tangkap mencapai 94.000 ton.
"Nelayan di Riau ada sekitar 250 KK. Umunya mereka tersebar di wilayah pesisir seperti Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir," Kepala DKP Provinsi Riau Surya Maulana di Pekanbaru, Selasa.
Jumlah itu, kata dia, belum termasuk para nelayan yang mengandalkan hidup dari mencari ikan pada empat sugai besar yang berada di Riau seperti Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri dan Sungai Kampar yang membelah kabupaten/kota yang bermuara ke laut.
Ia mengakui, Provinsi Riau di kenal sebagai daerah dengan perkebunan sawit yang luas, kemudian perkebunan karet, lalu penghasil minyak dan gas bumi serta industri kertas, sehingga perhatian pemerintah kepada nelayan masih sedikit.
"Kami mencoba tingkatkan perhatian nelayan baik sungai maupun laut dengan mengajukan penambahan sarana dan prasarana kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan kita masih rendah, padahal pembenahan SDM sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi perikanan," ujarnya.
Peningkatan SDM nelayan di Riau, lanjut dia, merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan agar berdaya saing tinggi terutama dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015.
"Kalau kita tidak berbuat untuk nelayan, maka bisa dibayangkan kehidupan nelayan di Riau. Apalagi sebentar lagi pemberlakuan MEA," kata Surya menegaskan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun peta jalan atau road map program pengembangan pro nelayan kecil tahun 2015 dengan memperkuat kehadiran negara untuk kesejahteraan bagi nelayan, budi daya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta petambak garam.
"Program kesejahteraan nelayan sudah ditentukan dalam road map dan siap diimplementasikan oleh KKP," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi mengatakan, program-program yang pro terhadap nelayan kecil pada tahun 2015 menjadi misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan berdaulat mengahadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean.
Dalam pergelaran MEA, lanjut dia, Indonesia diharapkan mampu berperan aktif layaknya aktor bukan sekedar menjadi pasar bagi negara lain. "Kita bukan hanya menjadi pasar bagi negara lain tetapi bisa berperan sebagai pemain aktif di MEA," ucapnya.
DKP Riau: 250 KK Berprofesi Nelayan
