Dumai Tingkatkan Pelayanan Ke Pelabuhan Dukung Tol Laut

Dumai, (Antarariau.com) - Sektor kepelabuhan Dumai, Provinsi Riau terus didorong Wali Kota Khairul Anwar untuk ditingkatkan sisi pelayanan oleh seluruh instansi dan insan kepelabuhanan terkait supaya bisa mendukung terwujudnya visi daerah dan program tol laut.

 

Peningkatan sisi pelayanan ini bisa dilakukan dengan merancang program inovasi, kreatif serta saling bersinergis bersama pihak terkait, karena ini mutlak terlaksana agar dapat memuaskan publik sehingga berujung pada pertambahan pemasukan keuangan daerah.

 

Penegasan ini, lanjut dia, merupakan langkah dan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai dalam mewujudkan visi daerah menjadi kota pelayanan pelabuhan dan industri terkemuka serta bentuk keseriusan mendukung pelabuhan Dumai salah satu tol laut poros maritim Indonesia.

 

"Instansi dan unsur yang bergerak di sektor kepelabuhanan serta perhubungan laut didorong lebih berinovatif dan serius dalam menggarap berbagai sektor potensial agar bisa mewujudkan visi daerah dan program tol laut pemerintah pusat," katanya beberapa waktu lalu.

 

Dia menambahkan, keberadaan posisis dan letak Dumai di garis pantai ratusan kilometer dengan perairan patut membuat masyarakat berbangga hati karena telah menjadi magnet penggerak ekonomi daerah dan nasional.

 

Karena, dengan potensi kepelabuhanan yang ada, Dumai telah dikenal sebagai pelabuhan ekspor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak bumi gas alam yang dikirim ke berbagai negara di belahan dunia.


Dari aktivitas ekspor CPO dan migas ini, Pelabuhan Dumai menjadi terkenal karena telah menjelma sebagai salah satu daerah penyumbang devisa keuangan negara terbesar di Indonesia dengan potensi triliunan rupiah tiap tahunnya.

 

Disamping dua aktivitas unggulan tersebut, pelabuhan Dumai juga terkenal dengan pelayanan transportasi laut kapal fery untuk tujuan ke berbagai daerah di Riau dan Propinsi Kepri serta beberapa kota di Negara Malaysia.

 

Semua ini tentu saja tidak terlepas dari potensi sumber daya alam Dumai yang berada di pesisir pantai sepanjang ratusan kilometer dan dimanfaatkan juga dengan berdirinya puluhan perusahaan industri yang berinvestasi bernilai triliunan rupiah.

 

"Kita patut bersyukur dengan potensi perairan dan pelabuhan yang dimiliki ini karena itu harus diupayakan bisa menjadi sumber pemasukan untuk daerah dengan memanfaatkan peluang yang ada," ungkapnya.


Pelabuhan Dumai yang juga masuk dalam rencana pengembangan tol laut pemerintahan Presiden Jokowi merupakan peluang besar bagi Dumai untuk mengembangkan sisi pelayanan dan perluasan usaha berbasis profit, sehingga harus disikapi dengan baik semua pihak terkait.


Keberadaan potensi kepelabuhanan juga bermanfaat besar bagi perekonomian masyarakat umum, misalnya, mengurangi angka pengangguran karena tersedia serapan tenaga kerja di puluhan pabrik industri, juga akan banyak dana sosial kemasyarakatan perusahaan yang mengalir ke warga tempatan.


"Karena itu mari kita manfaatkan peluang kepelabuhanan yang menjadi berkah Dumai ini untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan taraf perekonomian masyarakat dengan meningkatkan program kerja dan sisi pelayanan publik," terangnya.


Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Dumai Bambang Sumantri menyatakan, guna mendukung poros maritim Indonesia di Pelabuhan Dumai, pihaknya pada 2015 ini akan merevitalisasi sejumlah pelabuhan penumpang dan barang di daerah itu.


Kepala Dishub Dumai Bambang Sumantri mengatakan, rencana revitalisasi ini harus dilakukan mengingat sejauh ini masih ada keterbatasan kewenangan pemerintah daerah Dumai terhadap pengelolaan suatu pelabuhan.

 

"Wewenang yang terbatas di sejumlah pelabuhan kedepannya akan diupayakan suatu bentuk perubahan dalam pengelolaan supaya pemerintah daerah bisa berwenang penuh mengelola potensi kepelabuhanan tersebut," jelasnya.

 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait kepelabuhan membahas langkah guna mempercepat terwujudnya pelabuhan Dumai sebagai salah satu poros maritim di Provinsi Riau.

 

Sejauh ini menurut dia, keberadaan pelabuhan barang dan penumpang yang ada belum sepenuhnya dikelola pemerintah daerah, sehingga penerimaan keuangan belum optimal.

 

Selain itu, upaya revitalisasi ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepelabuhanan pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

 

Dia menilai, bidang pelabuhan yang merupakan salah satu urusan Dishub Dumai ini, kedepan diharapkan bisa memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola sendiri demi pelayanan lebih optimal dan menguntungkan keuangan pemerintah.

 

"Karena pelabuhan Dumai direncanakan mendukung poros maritim, maka pemerintah Dumai telah bergerak cepat melakukan langkah koordinasi dan memikirkan upaya untuk mewujudkan hal tersebut," sebutnya.

 

Pengelolaan bidang kepelabuhanan pada Dishub Dumai, menurut dia belum maksimal dan tidak berkontribusi positif bagi keuangan daerah, dan dengan rencana revitalisasi ini diupayakan pelabuhan lebih berkontribusi positif.

 

"Kita sangat siap dan mendukung jika pelabuhan Dumai direncanakan sebagai salah satu pelabuhan poros maritim karena akan banyak keuntungan dan potensi keuangan yang bisa diperoleh untuk kemajuan daerah," jelasnya.

 

Pelabuhan Dumai diketahui juga menjadi pintu masuk bagi ribuan kapal internasional untuk aktivitas ekspor impor migas dan minyak mentah kelapa sawit ke berbagai negara di belahan dunia dengan penerimaan pajak mencapai triliunan rupiah tiap tahun.

 

Selain itu, Dishub juga telah menjalankan program pelayanan pengurusan dokumen kapal dibawah tujuh gross tonage (GT) bagi nelayan tangkap ikan di daerah itu dalam rangka keselamatan berlayar.

 

Pengurusan dokumen kapal ini menurut Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Dumai Mahadi Ferdinand, agar kapal yang mengantongi dokumen ini, akan banyak keuntungan yang diperoleh nelayan ketika mengalami kehilangan kapal atau insiden kecelakaan saat berlayar.

 

Pentingnya nelayan memiliki dokumen ini sama halnya dengan kendaraan di darat yang diwajibkan punya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari instansi terkait.

 

"Dokumen ini juga berlaku ketika ada razia aparat hukum di perairan dengan menunjukkan sertifikat dan pass kecil yang dimiliki, sama halnya dengan kendaraan harus ada STNK," jelasnya.

 

Supaya dalam pelayanan kapal yang menjadi kewenangan Dishub Dumai ini bisa berjalan optimal, maka digodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk diusulkan ke pemerintah daerah.

 

Pelayanan kapal nelayan khusus di bawah 7 GT ini terdiri dari sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan pass kecil kapal penangkap ikan.

 

Dia berharap, dengan Ranperda yang tengah dipersiapkan ini, dapat memaksimalkan pelayanan pemerintah terhadap perizinan kapal nelayan di bawah 7 GT tersebut, sekaligus berkotribusi untuk pemasukan kas keuangan daerah.

 

Sejumlah instansi vertikal di Dumai juga menyatakan kesiapan mendukung terwujudnya tol laut program poros maritim Indonesia di Pelabuhan Dumai dengan tekad meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

 

Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean Dumai Puguh Wiyatno pernah mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan kordinasi dan komunikasi ke sejumlah instansi terkait di sektor kepelabuhanan.

 

"Kita siap mendukung terwujudnya pelabuhan Dumai jadi poros maritim Indonesia, dan sejauh ini sudah berkordinasi dengan pihak terkait," ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Diterangkannya, penjagaan wilayah kepabeanan telah dilakukan intens dengan melakukan pengawasan perairan oleh petugas patroli secara rutin, kemudian, menjaga pintu masuk terminal penumpang pelabuhan guna mengantisipasi masuknya barang dilarang edar dan tidak berizin resmi yang dibawa oleh penumpang.

 

"Petugas patroli difokuskan mengawasi wilayah kewenangan kepabeanan dan kita juga mengincar aktivitas ilegal di sejumlah pelabuhan sungai yang beroperasi di sepanjang pantai Dumai," jelasnya.

 

Sebab, perairan Dumai termasuk salah satu sasaran rawan penyelundupan barang impor ilegal dan dibatasi masuk sesuai aturan perdagangan, dan jalur pemasukan narkotika dari luar negeri.

 

Kemudian, dari aktivitas ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) hingga 21 Desember 2014 lalu di Pelabuhan Dumai yang dipungut Bea Cukai Madya Pabean telah mendatangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp3,29 triliun.

 

Penerimaan bea keluar ini bersumber dari aktivitas ekspor minyak mentah kelapa sawit atau "crude palm oil" ke berbagai negara oleh belasan perusahaan industri pengolahan yang beroperasi di areal Pelindo Dumai.

 

"Pajak ekspor CPO dari pelabuhan Dumai termasuk salah satu andalan penerimaan devisa negara dan untuk kepentingan nasional, karena itu kita akan terus memaksimalkan kinerja kedepannya," terang dia.

 

Selanjutnya, Kapolres Dumai AKBP Tony Hermawan juga menyatakan kesiapan mengamankan wilayah perairan di pelabuhan setempat dalam rangka mendukung poros maritim Indonesia.

 

Penjagaan wilayah perairan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Air Udara (Satpol Air) Polres Dumai dengan mengerahkan 4 unit kapal patroli difokuskan di kawasan timur perairan setempat karena merupakan tergolong wilayah rawan kejahatan.

 

"Kawasan timur perairan Dumai jadi fokus sasaran pengawasan kita karena dianggap titik rawan. Pelabuhan Dumai kerap menjadi pintu masuk narkoba yang dibawa penumpang kapal fery, karena itu kita akan terus meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait," ujarnya.

 

Polres Dumai juga terus intensifkan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait di wilayah perairan, seperti Bea Cukai, KSOP, TNI AL, Pelindo.

 

Disamping itu, Pelabuhan Dumai kini juga telah melayani bongkar muat peti kemas berbagai produk makanan minuman dan bahan material dalam negeri dan ini tentu merupakan kabar gembira bagi pelaku bisnis yang berkepentingan.

 

Dengan adanya pelabuhan peti kemas ini, diharapkan juga membawa pengaruh baik kepada daerah dan masyarakat Dumai karena berkembangnya kegiatan bisnis di pelabuhan.

 

Keberadaan pelabuhan di Kota Dumai juga dimanfaatkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Dumai untuk pengiriman beras dari berbagai daerah dengan menggunakan peti kemas.

 

Pengalihan ke peti kemas ini, menurut Kepala Perum Bulog Dumai Tomi Despalingga karena dipandang efektif dan unggul dari segi waktu bongkar muat serta bisa menjamin kualitas beras terjaga agar terhindar dari basah.

 

"Perubahan pengiriman beras ini mengingat di pelabuhan Dumai sudah bisa melakukan aktivitas peti kemas, dan kedepan kita akan menggunakan peti kemas untuk penerimaan pemasukan beras karena dianggap sangat efektif," ujarnya.

 

(Adv/hms/Abdul Razak)