Fraksi Golkar DPRD Riau Tidak Lakukan Perombakan

id fraksi golkar, dprd riau, tidak lakukan perombakan

Fraksi Golkar DPRD Riau Tidak Lakukan Perombakan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Perpecahan Partai Golkar ditingkat pimpinan pusat tidak sampai menjalar ke Riau, karena Fraksi Golkar DPRD Riau menyatakan tidak melakukan perombakan struktur pada perwakilan partai di lembaga legislatif itu, seperti halnya yang dilakukan di DPR RI.

"Fraksi kita di sini tidak terlibat proses pro dan kontra. Jadi tidak ikut-ikutan seperti itu, kita menunggu proses kepastian hukum saja," kata Ketua DPRD Riau yang juga penasehat Fraksi Golkar, Suparman di Pekanbaru, Rabu.

Partai berlambang pohon beringin kini mengalami perpecahan karena masalah saling klaim legalitas kepengurusan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Suparman mengatakan pihaknya lebih memilih untuk menunggu kebijakan partai yang benar-benar sah legalitasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa atmosfer Golkar di Riau tetap kondusif dan tidak terpengaruh kisruh di tingkat pusat. Meskipun ada nama Indra Muchlis Adnan yang mendeklarasikan diri sebagai pemegang mandat Golkar Riau dari Agung Laksono.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Golkar Rokan Hulu ini mengatakan bahwa pengurus daerah pada prinsipnya tetap solid. Menurutnya, kader di daerah menghormati putusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

"Tapi masih ada juga proses hukum lain yang harus dihormati. Ada laporan Golkar versi Abu Rizal Bakrie ke Bareskrim Polri dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara," sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap masih akan menunggu keputusan hukum yang benar-benar tetap. Terkait apakah ada kecendrungan Golkar Riau mengarah pada versi Agung Laksono, dia mengatakan bisa saja.

"Namun tetap menunggu kepastian hukum tetap," imbuhnya.

Seperti di ketahui di Golkar DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (23/3) menginterupsi pada rapat paripurna pembukaan masa sidang III dan membacakan surat DPP versi Munas Ancol yang menunjuknya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Saya minta semua pihak untuk surat menyurat maupun administrasi lainnya, hanya sah jika ditandatangani oleh ketua F-PG Agus Gumiwang," katanya.