Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kamar Dagang dan Industri mendorong Pemprov Riau segera merealisasikan penyerapan APBD Provinsi Riau 2015 secara efektif, karena hingga pertengahan Maret ini belum ada proses lelang proyek yang berasal dari anggaran daerah.
"Pada 2015, APBD Provinsi berpotensi tidak dapat terserap efektif disebabkan Pemprov terlambat melaksanakan lelang proyek kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai target yang sudah ditentukan," kata Wakil Ketua Kadin Riau Bidang Organisasi Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan, Fran Rizal, dalam pernyataan pers kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Fran Rizal mengatakan, Kadin sebagai mitra pemerintah mengingatkan bahwa proses lelang merupakan kunci strategis untuk pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan. Apalagi, APBD Riau tahun 2015 naik sangat besar menjadi sekitar Rp10 triliun, dibandingkan tahun lalu yang sekitar Rp8 triliun. Oleh sebab itu, ia mengatakan Kadin merasa perlu mendorong Pemprov Riau agar serius dan proaktif untuk mempercepat proses lelang proyek pembangunan, khususnya proyek infrastruktur.
"Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada tersendatnya proses pembangunan sehingga pada ujungnya masyarakat Riau tidak bisa menikmati hasil pembangunan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur ekonomi dan sebagainya," kata Fran.
Ia mengaku tidak memungkiri bahwa situasi ini tidak terlepas dari struktur pejabat eselon II yang belum definif untu mengisi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, ia menilai seharusnya Pemprov Riau bisa menjalankan proses lelang proyek secara pararel.
"Apabila di dalam dokumen pelelangan terdapat kesalahan, maka dokumen tersebut dapat dibatalkan selagi belum ada ikatan kontrak. Artinya, walaupun belum ada eselon II definitif dimana kegiatan sudah bisa dirancang dalam proses lelang di LPSE asalkan kegiatan tersebut tidak bermasalah. Sehingga jika sudah ada pejabat eselon II definitif maka kegiatan tersebut tinggal dijalankan saja," katanya.
Ia mengatakan proses pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau, yang kini masih dalam proses, harus mampu mencapai tujuannya, yakni terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi khususnya pejabat tinggi pratama secara terbuka, objektif, kompetitif dan akuntabel. Menurut dia, Kadin Riau memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan agar Pemprov Riau dalam melakukan promosi, seleksi atau lelang jabatan dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, ia mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.
"Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan," katanya.
Fran menambahkan, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman seharusnya jangan takut melakukan mutasi kapan saja untuk segala jabatan atau eselon. "Karena dalam Undang-Undang ASN tidak disebutkan sanksi bagi kepala daerah apabila melakukan mutasi dibawah dua tahun bagi yang memegang jabatan," katanya.
"Kadin Riau sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi memandang perlu memberikan dorongan dan pandangan secara obyektif dan kritis terkait pengelolaan pembangunan daerah oleh Pemprov Riau dengan tujuan meminimalisir dampak negatif yang merugikan iklim pembangunan ekonomi dan sosial di Riau," katanya.
Kadin Dorong Pemprov Riau Segera Lelang Proyek
