Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ombudsman Perwakilan Riau menyarankan agar Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim verifikasi guna memverifikasi ulang 100 honorer K-2 yang telah dinyatakan lulus CPNS pada 2014 lalu.
"Kita telah sampaikan ke Asisten I Sekdaprov Riau untuk membentuk tim verifikasi. Nantinya tim ini akan beranggotakan BKN, BKD, dan Pemprov Riau, sementara Ombudsman bisa bertindak sebagai pengawas," kata Komisioner Ombudsman Riau, Bambang Pratama di Pekanbaru, Jumat.
Sebelumnya 100 honorer K-2 Provinsi Riau dinyatakan lulus tes CPNS pada 2014 lalu, namun hingga kini mereka belum juga diangkat menjadi PNS dikarenakan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman belum menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Menurut Bambang, alasan tidak ditandatanganinya SPTJM adalah dikarenakan Plt Gubri merasa ada sebagian peserta yang lulus CPNS merupakan lulusan "titipan" dan tidak memenuhi syarat.
Sementara sifat dari SPTJM tersebut, plt Gubri harus bertanggungjawab penuh jika nantinya ditemukan adanya indikasi kecurangan terhadap honorer K-2 yang lulus CPNS.
Untuk itu, ia mengatakan dengan adanya tim verifikasi ini, maka akan menjadi solusi bagi 100 honorer K-2 hingga kini tidak kunjung diangkat.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, tim verfikasi ini akan memeriksa kemungkinan adanya terjadinya pemalsuan dokumen. "Dengan adanya tambahan data seperti ini maka akan lebih menguatkan dan menyakinkan Plt Gubernur Riau bahwa nama yang diajukan benar telah memenuhi syarat," jelasnya.
Kemudian, sementara tim verifikasi ini dibentuk, Ombudsman dan BKN akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Plt Gubri agar mau menerima hasil yang telah ditetapkan oleh tim nantinya.
"Jangan sampai nanti jika tim sudah menghasilkan, tetapi Gubri tidak menerimanya, jadi sia-sia," ujarnya.
Bambang menegaskan, Ombudsman dan BKD serta pihak terkait akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu honorer K-2 Provins Riau yang telah lulus CPNS sejak 2013 lalu mendapatkan NIP.
Ombudsman Sarankan Bentuk Tim Verifikasi Honorer K-2
