Sambungan...
Fokus utamanya adalah untuk menutup kanal-kanal liar di area terbuka (open access) atau kawasan hutan yang belum ada izin di atasnya. Selain itu, pemerintah juga akan menutup kanal yang dibuat oleh masyarakat apabila saluran itu dinilai sangat berbahaya karena memicu kebakaran. "Jadi yang ditutup itu bukan kanal perusahaan, melainkan kanal liar di area open access dan milik masyarakat," katanya.
Direktur Kedaruratan BNPB, Junjungan Tambunan, sempat mengatakan pihaknya siap mendanai kegiatan penutupan 1.000 kanal liar itu sebagai salah satu upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. "Dengan kondisi Riau yang masih status siaga darurat kebakaran, BNPB siap mendanai dari anggaran kedaruratan," kata Junjungan.
Ia menilai, upaya "canal blocking" memang sangat dibutuhkan untuk membantu pemadaman kebakaran yang kerap kali terkendala sumber air. Penutupan kanal tersebut bisa berfungsi sebagai kantong air bagi pasukan pemadam kebakaran dan juga mempermudah helikopter mencari air saat proses pemadaman dari udara.
"Belajar dari pengalaman dua tahun terakhir di Riau, pengerahan personel darat yang sangat banyak kerap terkendala karena sulit mendapat sumber air. Jadi, dengan penutupan kanal ini kita bisa mendapatkan kantong air yang sangat berguna untuk pemadaman dari darat dan helikopter bom air," ujarnya.
Menurut dia, BNPB kini masih menunggu data dari Pemprov Riau mengenai lokasi kanal yang akan ditutup. Setelah itu, pihaknya juga akan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan tim teknis untuk mengetahui kebutuhan dana dan metode pengerjaan sesua karakteristik setiap daerah.
"Pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam pelaksanaan program ini. Karena sampai sekarang kami belum tahu persis dimana saja lokasi kanal yang akan ditutup, dan kami juga perlu melakukan verifikasi agar Rupiahnya tergambar berapa kebutuhan dana di sana," kata Junjungan Tambunan.
Penutupan Kanal Riau Fokus Di Enam Daerah Bag.2
