Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Komunikasi dan Informasi Riau agar untuk membentuk media center pemerintahan provinsi yang terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pemerintahan Berbasiskan Teknologi Informasi dan Keterbukaan DPRD Riau, Sumiyanti. Dia menyampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama Diskominfo dan Komisi Informasi Provinsi Riau di Gedung DPRD setempat di Pekanbaru, Jumat.
"Dengan begitu, maka sistem pemerintahan akan terintegrasi dengan satu pusatnya yakni di Diskominfo Riau yang akan mengelola dan mengontrol arus informasi melalui satu pintu. Selama ini tidak terintegrasi, padahal sudah ada "Master Plan" yang diluncurkan Pemprov Riau tahun 2014 lalu," katanya.
Menurutnya jika semuanya sudah terintegrasi, maka akan ada keseragaman karena menerapkan sistem yang sama.
Meski demikian, katanya, hal itu tergantung diskominfo dan pansus juga perlu masukan dari dinas itu sendiri terkait raperda yang akan diterapkan.
"Diskominfo itu "leading" sektornya nanti, maka secara teknis mereka yang akan melaksanakan. Jadi perlu masukan untuk poin pasal-pasal yang akan di atur dalam ranperda. Apakah itu dari segi legal formal maupun teknisnya sebagai materi penyempurnaan naskah raperda," ujarnya.
Sumiyanti menambahkan dengan adanya Perda itu, maka diharapkan bisa diterapkan tahun 2016 atau paling tidak 2017. Raperda itu menurutnya ditargetkan sudah diparipurnakan pada awal Mei.
"Setelah ditetapkan maka Peraturan Gubernur juga harus sudah disiapkan paling lambat enam bulan setelah raperda disahkan," imbuhnya.
Sementara, itu Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Riau, Ahmadsyah Harrofy mengatakan pihaknya sudah melakukan perbandingan dengan daerah lain. Itu dilakukan agar tidak terjadi benturan aturan dalam raperda itu.
"Kami dukung Raperda itu dan kami siap secara sumber daya manusia dan peralatan. Memang baru delapan SKPD di Pemprov Riau yang melakukannya, tinggal dilengkapi saja semua SKPD lainnya yang belum," terangnya.
Berita Lainnya
Terkait LKPJ, Pansus DPRD Bengkails hearing dengan DPRD Provinsi Riau
02 April 2023 19:10 WIB
Pansus LKPJ DPRD Bengkalis rapat bersama OPD
27 March 2023 22:25 WIB
Demo desak DPRD Riau bentuk pansus usut kecelakaan kerja Blok Rokan sempat memanas
16 March 2023 15:47 WIB
Buntut kecelakaan kerja beruntun di Blok Rokan, DPRD Riau bentuk Pansus
01 March 2023 20:07 WIB
Pansus DPRD Riau desak rekomendasi konflik lahan segera ditindaklanjuti
14 November 2022 12:58 WIB
Pansus DPRD Riau gesa Ranperda pengelolaan hutan
11 November 2022 17:38 WIB
Banyak kejanggalan, usut PPDB online di Riau
12 July 2022 20:14 WIB
Pemprov Riau bakal eksekusi rekomendasi Pansus, Cabut izin Duta Palma
05 July 2022 20:56 WIB