Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Riau menyatakan pihaknya mengagendakan pertemuan tiga negara di kawasan Asia Tengara selama beberapa hari dengan fokus utama pembahasan mengembangkan pariwisata.
"Jadi nanti, akan ada rapat yang diikuti tiga negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand khusus bicarakan bagaimana mengembangkan pariwisata di negaranya masing-masing," kata Kepala Disparekraf Provinsi Riau, Said Syafruddin di Pekanbaru, Kamis.
Pihaknya akan mengundang semua peserta terutama dua negara yakni Malaysia dan Thailand, sedangkan Indonesia akan diwakili peserta 10 provinsi di Pulau Sumatera mulai Lampung hingga Aceh dan Disparekraf Provinsi Riau segera mengirimkan undangan.
Rencananya pertemuan itu bakal terlaksana paling lambat pada Juli 2015 dengan memfokuskan kegiatan belangsung di ibu kota Provinsi Riau dan agenda pendukung kegiatan selama acara bakal mengunjungi berbagai objek wisata di Riau seperti Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar.
Hal itu terkait juga dengan instruksi dari Kementerian Pariwisata menujuk Provinsi Riau segera menciptakan objek wisata syariah, tapi pelaksanakan dilapangan ditemukan masih banyak kendala khususnya menyangkut infrasturktur yang masih kurang.
"Itu rencana kegiatan untuk tingkat internasional yang kita buat dalam waktu dekat ini. Harapan kami kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan berbagai masukan dari negara lain terutama dalam mengembankan potensi pariwisata," ucap Said.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau sebelumnya menyatakan, pemerintah pusat telah menunjuk Riau menjadi salah satu wilayah untuk pengembangan objek wisata syariah.
"Hingga saat ini baru akan merencanakan pencanangan wisata syariah itu dan rencananya akan dibahas lagi nanti. Jadi rasanya sulit diwujudkan dalam waktu dekat," kata Kepala Bappeda Provinsi Riau, Muhammad Yafiz.
Dia berucap, rencana untuk pembangunan sektor wisata syariah di provinsi belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Provinsi Riau tahun 2015.
"Kalau untuk hotel, di Riau sudah bisa dikatakan siap. Namun, itu pun harus bekerjasama dengan pemilik hotel. Kalau mereka tidak mau, maka tidak bisa pula dipaksakan," ucapnya.
Disparekraf Agendakan Pertemuan Tiga Negara Bahas Pariwisata
