Jakarta, (Antarariau.com) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof A. Chaniago mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengajuan pinjaman dari pihak asing dilakukan hati-hati dan selektif agar menghindari ketergantungan dari negara atau pihak lain.
"Maksud Presiden untuk mengurangi ketergantungan. Tapi tidak ada kata dari Presiden bahwa kita keluar atau kita tidak boleh berutang (dari asing, baik bilateral maupun multilateral)," kata Andrinof di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa.
Pernyataan Andrinof itu untuk menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi Asia Afrika, Rabu (22/4), yang menyerukan reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi dari negara-negara lain.
Presiden juga, saat itu, mengkritik pandangan yang menyebutkan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Menurut Andrinof, Presiden saat itu ingin menegaskan bahwa perekonomian global tidak boleh didominasi oleh segelintir lembaga-lembaga keuangan internasional.
"Jangan bergantung pada segelintir pihak lembaga internasional yang itu-itu saja," ujar Andrinof.
Salah satu cara agar tidak ketergantungan itu, menurut Andrinof, pemerintah akan meningkatkan kualitas pinjaman luar negeri.
Misalnya, penarikan pinjaman akan dilakukan dengan masa pinjaman yang lebih singkat.
Kemudian, kata Andrinof, proyek infrastruktur yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri juga akan dipercepat pelaksanaannya.
Selain dapat mempercepat masa pinjaman asing, upaya tersebut juga agar manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat segera terasa bagi perekonomian serta mengurangi beban fiskal akibat pembayaran bunga pinjaman.
"Tapi tidak ada kata Presiden yang menyatakan tidak boleh tarik pinjaman," ujar Andrinof.
Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan setelah perhelatan KAA, juga telah menyampaikan Indonesia tidak anti terhadap keberadaan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Presiden meminta lembaga-lembaga keuangan internasional berperan lebih besar dalam membantu negara-negara yang sedang "sakit" dan miskin.
"Perlu sebuah tatanan keuangan global yang baik yang juga memperhatikan negara-negara miskin dan sakit," kata Presiden sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN ke-26 di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu (26/4).
Menurut dia, negara-negara yang sakit dan kurang atau miskin perlu diberi suntikan agar mereka dapat sehat.
"Tapi jangan yang memberatkan, yang memberi rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi," katanya.
Berita Lainnya
Indonesia targetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,6 persen pada 2025
26 February 2024 15:48 WIB
Bappenas: Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur wujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif
11 December 2023 12:18 WIB
Bappenas prediksi 70 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan pada 2045
12 September 2023 14:54 WIB
Bappenas menyatakan saat ini, hampir seluruh pelayanan dasar gunakan NIK
28 August 2023 14:06 WIB
Bappenas: Pembangunan ke depan harus nyaman bagi penduduk lansia
25 August 2023 17:00 WIB
Kementerian PPN/Kepala Bappenas ungkap tiga upaya transformasi di sektor ketenagalistrikan
22 August 2023 17:00 WIB
Bappenas: Urban farming jadi alternatif jaga ketahanan pangan berkelanjutan
08 August 2023 11:20 WIB
Bappenas harap semua pihak jadi satu paket solid untuk bangun Ibu Kota Nusantara
04 August 2023 12:24 WIB