Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus atau Pansus Monitoring dan Evaluasi Izin Lahan DPRD Riau untuk kedua kalinya menyuruh pulang perwakilan perusahaan perkebunan kepala sawit PT Musim Mas dalam rapat dengar pendapat karena tidak menghadirkan direktur utamanya.
"Ini sudah yang kedua kalinya tidak dihadiri direktur utamanya. Katanya sedang di luar negeri. Jadi kepada PT Musim Mas akan diundang lagi pada rapat berikutnya," kata Wakil Ketua Pansus, Husni Thamrin saat menyurh pulang PT Musim Mas di Ruang Medium DPRD Riau, Pekanbaru, Senin.
Dirut perusahaan oleh pansus diminta hadir karena apa yang dibicarakan akan menjadi fakta yang akan menjadi rekomendasi terkait izin, pajak, dan lingkungan. Perwakilan selain dirut dinilai tidak berkompoten menjawab dan menyampaikan karena ini juga terkait dengan kebijakan nantinya.
Perwakilan PT Musim Mas yang mewakili yakni Deputy Direktur, Julius sebelum pulang mengatakan dirutnya saat ini keluar negeri dan dijadwalkan Senin ini telah pulang. Dia meminta agar undangan ke perusahaan dikoordinasikan dulu agar dirut bisa hadir.
"Kami minta undangan yang diberikan dikoordinasikan dulu agar bisa sesuai," ucapnya.
Pada rapat tersebut, akhirnya hanya diikuti satu perusahaan dari empat yang dipanggil. Dua lainnya tidak memenuhi undangan Pansus lahan DPRD Riau.
Terkait hal itu, Anggota Pansus, Sugianto menyatakan akan memanggil paksa direktur utama perusahaan jika sudah lebih tiga kali tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat melalui kepolisian daerah setempat.
"Pansus telah menemui Kapolda Riau dan beliau menyatakan siap untuk memanggil paksa perusahaan kalau sampai dua tiga kali tidak hadir. Itu sudah sesuai tata tertib yang kita punya," katanya
Dalam beberapa kesempatan, kata dia, memang banyak perusahaan ada yang hadir namun tidak dengan direktur utamanya. Akibatnya seringkali pansus menyuruh pulang perwakilan perusahaan itu.
Sugianto menegaskan bahwa dalam undangan rapat dengar pendapat yang disampaikan, dirut perusahaan yang wajib hadir.
Berita Lainnya
Pansus DPRD Riau desak rekomendasi konflik lahan segera ditindaklanjuti
14 November 2022 12:58 WIB
Pemprov Riau bakal eksekusi rekomendasi Pansus, Cabut izin Duta Palma
05 July 2022 20:56 WIB
Kembali datangi KSP, Pansus DPRD Riau serahkan bukti konflik lahan
24 April 2022 20:53 WIB
Penyelesaian konflik agraria jadi tuntutan mahasiswa, ini tanggapan Pansus DPRD Riau
14 April 2022 21:46 WIB
KSP tindaklanjuti temuan pansus konflik lahan DPRD Riau, segera aksi cepat
29 March 2022 23:39 WIB
Pansus DPRD Riau turun ke Inhu kumpulkan data konflik lahan
15 March 2022 15:56 WIB
Video - Pansus DPRD Riau kantongi bukti tumpang tindih izin lahan masyarakat vs PT Wanasari
23 February 2022 15:13 WIB
Akses jalan masyarakat diputus PT DPN, Pansus lahan DPRD Riau turun tangan
23 February 2022 11:20 WIB