Pemprov Riau Tertibkan Penguasaan Aset Daerah

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemprov Riau terus melakukan penertiban terhadap aset pemerintah daerah dengan melakukan inventarisasi dan pengambilalihan dari pihak yang selama ini menguasai untuk kepentingan pribadi.

"Kalau ada siapa pun yang menguasai (aset daerah), harus dikembalikan," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengakui bahwa selama ini pengawasan pemerintah terhadap aset-aset yang sudah ada masih lemah. Bukti dokumentasi dan pengawasan, lanjutnya, akan terus dievaluasi dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ada temuan BPK dan BPKP, maka bersama pemerintah daerah turun untuk membenahi untuk menginventarisir dengan sistem administrasi yang baik," katanya.

Ia mengatakan, terlalu banyak aset Pemprov Riau yang belum terdata dengan baik terutama yang jumlahnya cukup besar di luar kota. Dampaknya adalah aset pemda banyak dikuasai oleh pihak lain seiring dengan laju pertambahan penduduk yang makin banyak tentu membutuhkan lahan untuk bercocok tanam maupun untuk bangunan tempat tinggal.

"Ini mau gak mau kita harus inventarisir lagi, dan beritahu masyarakat yang menempati bahwa ini aset Pemda," katanya.

Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman memang giat melakukan penertiban aset Pemda yang sudah berpindah kepemilikan secara tidak sah. Salah satu contohnya adalah dengan "mengejar" belasan mantan anggota DPRD periode lalu yang menguasai mobil dinas yang seharusnya dikembalikan ke pemerintah daerah saat masa jabatan usai.

Penguasaan aset Pemda menjadi milik pribadi kerap menjadi sorotan karena menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Contoh paling jelas terlihat pada rumah-rumah dinas Pemprov Riau dipusat kota, yang kini beralih kepemilikan menjadi milik pribadi.

"Sekarang kita sedang berjalan penertiban asetnya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.