DPRD Riau Beda Pendapat Terkait Interpelasi Gubernur

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Beberapa anggota DPRD Riau saling berbeda pendapat terkait menggunakan hak interpelasi terhadap Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman karena minimnya realisasi anggaran dan lemahnya kinerja pemerintah provinsi.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman misalnya menilai itu terlalu dini karena belum ada diberikan laporan secara resmi. Sebelumnya, kata dia, harus dilakukan terlebih dulu rapat oleh Badan Anggaran (Banggar) dan minta kejelasan terkait serapan anggaran kepada Sekretariat Pemprov Riau.

"Kalau Banggar sudah rapat, nanti baru fraksi bersikap. Saya menghormati dewan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut, tapi kalau sekarang menurut saya terlalu dini," katanya di Pekanbaru, Rabu.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN Ade Hartati Rahmat. Menurutnya sebelum pengajuan hak interpelasi oleh masing-masing fraksi, seharusnya dilakukan kesepakatan terlebih dulu di tingkatan fraksi.

"Saya rasa perlu kajian yang mendalam terlebih dulu. Fraksi tidak boleh gegabah. Kami di PAN belum membicarakan hal itu, pekan depan rencananya akan kami bahas," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Aherson mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan hak interpelasi tersebut kepada pimpinan DPRD Riau, sebelum dilanjutkan ke pihak Pemprov Riau.

Karena menurutnya, saat ini tidak ada alasan lagi realisasi anggaran minim seperti tahun sebelumnya.

"Kami akan gunakan kewenangan kami sebagai dewan, yakni hak interpelasi. Kalau tahun kemarin dapat dimaklumi, kita terkena musibah. Kalau tahun ini apa lagi persoalannya. Tidak ada alasan lagi, jangan sampai terulang kejadian tahun lalu lagi," ungkapnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau Husni Tamrin mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan hak interpelasi. Selain minimnya anggaran dia juga ingin menanyakan adanya kabar dibatalkannya tender atas intervensi pihak luar.

"Gubernur harus tegas. Ini sudah Mei. Kita juga sudah melakukan assesment, tapi masih belum tampak perubahan. Kita juga mendapat informasi, bahwa kegiatan pemerintahan cukup banyak yang diintervensi pihak luar," sebutnya.