Menunggu Arah Perombakan Kabinet
Oleh Panca Hari Prabowo
Jakarta, (Antarariau.com) - Dalam beberapa pekan terakhir ini perbicangan publik mengenai perubahan susunan kabinet dalam pemerintahan demikian ramai dan menjadi diskusi yang hangat serta diperbicangkan di berbagai sarana komunikasi.
Meski demikian Presiden Joko Widodo hingga pekan ketiga Mei 2015 belum memberikan sinyal mengenai adanya perombakan kabinet.
"Reshuffle kabinet masih menjadi wacana eksternal istana," kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, awal Mei ini.
Ia mengatakan jika pun ada rencana itu Presiden memiliki orang-orang terdekat yang siap menghimpun saran dan masukan dari manapun.
Eko menambahkan pihaknya sendiri akan memberikan masukan dalam kerangka titik mana yang perlu diperbaiki.
"Kantor Presiden tidak memberikan masukan untuk menilai kinerja menteri justru kita memberi masukan dalam kerangka misalnya titik mana ada proses koordinasi antara kementerian yang kurang baik, kita lakukan proses itu "the bottle necking", katanya.
Ia menegaskan ada sejumlah prosedur yang harus diikuti untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga.
Namun untuk soal perombakan, Eko menegaskan Presiden akan membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk menampung masukan dari manapun.
Presiden Joko Widodo justru memberikan perhatian khusus pada bagaimana optimalisasi kinerja kementerian termasuk kesegeraan untuk menuntaskan masalah pembenahan organisasi kementerian yang memang mengalami perubahan nomenklatur.
"Saya ingin memperingatkan kembali masalah terkait dengan organisasi kementerian," kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, pertengahan Mei.
Kepala negara mengatakan masalah kelembagaan tersebut bila tidak diperhatikan dengan baik dapat berpengaruh terhadap anggaran.
"Ini rentetan (masalah, bisa-red) masuk ke pencairan anggaran dari pencairan ke serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, hati-hati," kata Presiden.
Presiden menambah, "Saya (sudah-red) ingatkan sejak Januari tapi mungkin belum banyak yang punya feeling (ada pengaruh-red) pada pertumbuhan ekonomi sehingga sampai sekarang ada yang belum perpres kementerian yang belum ditandatangani."
Kepala negara menyebutkan ada lima perpres kementerian yang belum ditandatangani.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sendiri terkait rencana perombakan susunan atau "reshuffle" dalam Kabinet Kerja, meskipun banyak kabar beredar terkait rencana tersebut.
"Ya tentu memang banyak yang berbicara, tapi kan tentu Presiden akan mempertimbangkan waktunya, siapa saja, karena mencari yang lebih kan tidak gampang juga," kata Kalla.
Dia menegaskan kewenangan merombak susunan Kabinet Kerja merupakan hak Presiden Jokowi, sehingga kabar yang beredar di media massa bukan menjadi penentu kapan perombakan tersebut dilakukan.
"Yang menentukan "reshuffle" itu kapan, siapa dan waktunya itu kan Presiden, bukan media. Media silakan berbicara, tetapi pada akhirnya yang memutuskan ya Presiden," kata Wapres.
Bersambung ke hal 2 ...
