Kampar, Riau (Antarariau.com) - Bupati Kampar Jefry Noer mengaku sangat miris Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dipangkas sehingga menghambat rencana pembangunan di segala sektor.
"Yang lebih menyakitkan, pemangkasan DBH itu tanpa ada penjelasan yang terperinci sehingga memancing emosional akibat ketidak puasan daerah-daerah penghasil migas di Riau," kata Jefry saat pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Bappenas, Adhi Putra Alfian di Pekanbaru, Rabu (20/5) malam.
Untuk Kampar, demikian Jefry, mendapat jatah pemotogan DBH hingga mencapai Rp700 miliar dari total awal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp2,5 triliun.
Menurut dia, hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi daerah, karena sebagian besar proyek telah ditenderkan. Dengan demikian, hambatan pembangunan di daerah telah berada di depan mata.
"Kami mengharapkan adanya solusi dari Pemerintah Pusat, salah satunya dengan menambah aloakasi anggaran dari seluruh pos kementerian," katanya.
Yang lebih miris lagi, demikian Jefry, yakni Kabupaten Bengkalis yang mendapat jatah pemotongan DBH mencapai Rp1,2 triliun. Belum lagi termasuk daerah-daerah penghasil migas lainnya di Riau yang juga mendapat pemangkasan DBH.
Dengan demikian, lanjut dia, maka pemotongan DBH secara keseluruhan khususnya untuk kabupaten/kota di Riau berpotensi memberikan dampak buruk bagi pembangunan tidak hanya di Kampar, namun juga di seluruh wilayah Riau.
"Harapannya ada solusi, salah satunya adalah menambah alokasi anggaran dari tiap kementerian khususnya untuk daerah-daerah penghasil migas di Riau," katanya.
Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas, Adhi Putra Alfian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan atas pemangkasan DBH daerah kabupaten/kota di Riau ke Menteri PPN/Bappenas di Jakarta yang kemudian akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lainnya.
"Bagaimanapun, jangan sampai akibat dari pemangkasan DBH, pembangunan di daerah menjadi terhambat," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah daerah kabupaten di Riau merupakan penghasil migas yang selama bertahun-tahun berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional dan dalam mengisi kas negara.
Lembaga Kajian untuk Reformasi Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup (ReforMiner Institute) sebelumnya mencatat kontribusi minyak dan gas bumi Provinsi Riau untuk nasional dalam lima tahun terakhir meningkat secara signifikan. Itu juga sesuai dengan data Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Lembaga ini mencatat, untuk periode 2008, kontribusi minyak bumi Riau mencapai 42,16 persen, dimana produksi minyak Riau mencapai 143,79 juta barel sementara nasional mencapai 341,07 juta barel.
Kondisi ini memang sempat menurut selama dua periode (2009-2010) dimana kontribusi minyak Riau terhadap nasional hanya mencapai 38,50 hingga 38,58 persen dengan produksi rata-rata, 132,48 juta - 133,59 juta barel sementara nasional mencapai 344,06 juta - 346,24 juta barel.
Namun pada periode 2011 hingga 2012, lembaga ini mencatat kembali terjadi kenaikan kontribusi nasional yang signifikan yang mencapai 42,74 hingga 43,00 persen. Produksi minyak Riau untuk periode dua tahun itu mencapai 135,47 juta - 140,04 juta barel, sementara nasional berkisar 315,01 juta - 327,65 juta barel.
Begitu juga dengan produksi gas bumi, dimana pada lima tahun terakhir (2008-2012) menurut catatan ReforMiner, memang terjadi penurunan, namun diakumulasikan kontribusi Riau cenderung baik.
Pada periode 2008-2009, produksi gas bumi Riau berkontribusi untuk nasional sekitar 0,24 hingga 0,33 persen, atau dengan hasil produksi mencapai 5,85 juta - 7,71 juta Million British thermal units (MMBtu), sementara nasional berkisar 2.371 juta - 2.474 juta MMBtu.
Sempat merosot di periode 2010 dimana kontribusi gas bumi Riau untuk nasional hanya 0,10 persen dengan produksi sekitar 2,81 juta MMBtu sementara produksi gas nasional mencapai 2.795 juta MMBtu.
Namun pada periode 2011 hingga 2012, kontribusi gas Riau kembali meningkat tajam, yakni mencapai kisaran 0,22 - 0,23 persen dengan produksi gas 5,82 juta - 6,08 juta MMBtu. Sementara produksi gas nasional mencapai 2.649 juta - 2.660 juta MMBtu.
Namun sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga mencatat, salah satu perusahaan migas yakni PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) tidak berperan baik dalam mendukung Riau untuk pembangunan.
Pengelolaan dana cost recovery oleh perusahaan ini menurut catatan LSM cenderung untuk pembangunan yang mendukung sepihak. Perusahaan ini juga terkesan menolak untuk menyinergikan program CSR dengan program pemda. (Adv)
Jefry Miris, Riau Daerah Penghasil Migas DBH Malah Dipangkas
