Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menilai satu keluarga dengan dua anak dan berpenghasilan rata-rata Rp1,3 juta per bulan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kategori miskin.
"Kita memiliki tolak dan itu berbeda dengan BPS, makanya perlu dilakukan pendataan tersendiri sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat agar terbebas dari kemiskinan," kata Bupati Kampar Jefry Noer kepada pers di Pekanbaru lewat sambungan telepon, Kamis.
Jefry Noer sebelumnya turut menghadiri acara Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Kabupaten Kampar di Hotel Tiga Dara, Kecamatan Siak Hulu, Senin (25/5).
Pada kesempatan itu, dia mengatakan tolok ukur itu diambil berdasarkan tingkat kebutuhan yang tetap namun harga bahan kebutuhan pangan dan sandang terus naik, sehingga tidak lagi seimbang.
"Begitu juga dengan keluarga yang anaknya lebih dari dua dan penghasilannya hanya Rp1,5 juta, ini juga masuk kategori warga miskin yang harus mendapat bantuan keahlian untuk mendongkrak perekonomian mereka dari pemerintah," kata bupati yang akrab disapa JN itu.
JN mengatakan, yang dikumpulkan bukan hanya sekedar data laporan, tetapi juga data rill hasil pantauan lapangan berkaitan dengan masyarakat miskin yang ada di Kampar.
"Selama ini kami memiliki data tersendiri, pada 2012 Pemda Kampar memaping, berapa sesungguhnya data kemiskinan di daerah ini, tentunya dengan tolok ukur tersendiri. Ini memang berbeda dengan data yang dimiliki BPS," katanya.
Menurut JN, bukan data BPS yang salah, melainkan tolok ukur atau acara pengukuran katagori miskin yang berbeda. Metode yang dilakukan juga cenderung tidak diubah sesuai dengan kondisi rill perekonomian tiap daerah termasuk Kampar.
Pemda Kampar kata JN siap membantu serta mendukung setiap program dan pelaksanaan pengumpulan data, karena pengumpulan data ini berhubungan erat dengan Program 3 Zero, yakni zero kemiskinan, pengangguran dan zero rumah kumuh.
"Sistem BPS bisa kami aplikasikan, sistem BPS sangat baik dalam pengumpulan data penduduk miskin di Kabupaten Kampar," kata JN.
Bupati menambahkan, untuk pengumpulan data penduduk tidaklah sulit, caranya dengan memanfaatkan kinerja setiap Katua Rukun Tetangga (RT) yang dikoordinirkan oleh Ketua Rukun Warga (RW) karena, aparatur desa sangat paham kondisi warga mereka.
Dalam sambutan acara sosialisasi ini, Kepala BPS Kabupaten Kampar Ruslan Harun mengatakan bahwa pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan data penduduk dengan PBDT, yang bertujuan untuk perbaikan terhadap data yang telah lama yakni tahun 2011, artinya pembaharuan data penduduk Indonesia.
Dasarnya terhadap pengelolaan data itu kata dia, berkaitan dengan Program Indonesia Sejahtera, Indonesia Pintar pada tahun 2011. Tahapan kegiatan itu di antaranya, pengumpulan data dalan program percepatan pemberantasan kemiskinan. Pengelolaan data ini tidak diselenggarakan oleh BPS saja, melainkan melibatkan kepala desa serta perangkat desa lainnya.
Kepala Kantor Wilayah BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad mengatakan, Kabupaten Kampar dinilai sebagai daerah yang paling peduli terhadap hasil BPS yang telah lama untuk kemudian diverifikasi.
"Karena itu, BPS sangat antusiastis untuk membantu secara sisitem dalam pengumpulan penduduk miskin di Kabupaten Kampar," katanya. (adv)
Berita Lainnya
Pj Bupati Kampar ikuti rakor persiapan distribusi logistik Pemilu 2024
08 February 2024 12:29 WIB
HUT Kampar ke-74, Pj Bupati Kampar dinobatkan sebagai Payung Panji Adat Datuok Rajo Limbago
08 February 2024 12:21 WIB
Pj Bupati Kampar pimpin upacara puncak HUT ke-74 Kampar
08 February 2024 12:15 WIB
Bupati Kampar apresiasi kepedulian PalmCo Regional 3 salurkan 1,4 ton sembako korban banjir
05 January 2024 15:03 WIB
Gubri lantik Hambali jadi Pj Bupati Kampar
22 December 2023 20:48 WIB
Anggota DPRD Gugat Pj Bupati Kampar, KPK turut tergugat
03 October 2023 13:02 WIB
DPRD dan Penjabat Bupati Kampar Teken KUA-PPAS APBD Perubahan 2023
29 August 2023 13:22 WIB
Pesan khusus Pj Bupati Kampar saat melantik 85 guru
25 July 2023 22:55 WIB