Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ketua Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Riau tahun 2014 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan, pada rapat paripurna DPRD Riau, Selasa.
"Pemeriksaan ditujukan untuk memberi opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan," katanya di Pekanbaru, Selasa.
LHP atas laporan keuangan provinsi dikemas dalam tiga buku. Pertama memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan Opini. Kedua memuat sistem pengendalian intern dan ketiga adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Meskipun WTP, dalam laporan tahun anggaran 2014 ini BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan keuangan. Hal itu terkait Penatausahaan aset tetap dan penatausahan pengelolaan persediaan belum tertib.
"Terdapat kegiatan pada beberapa SKPD yang bukan merupakan kewenangan provinsi," lanjutnya.
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya yaitu keterlambatan pengadaan kendaraan dinas Pemprov Riau Tahun Anggaran 2014 belum dikenakan denda.
Kemudian terdapat hutang dari tahun 2011 sampai dengan sekarang atas bagi hasil retribusi dan pendapatan lainnya yang masih belum dianggarkan pembayarannya. Terakhir belanja hibah bantuan operasional sekolah tahun 2014 juga belum dianggarkan.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengapresiasi LHP BPK RI. Menurutnya pemerintah harus menyelenggarakan dengan transparan dan akuntabel.
"Hal itu tercermin dari pengelolaan keuangan yang akuntabel. Untuk itu tata kelola keuangan berkualitas perlu aparat sipil yang handal dan bermoral dengan kerja cerdas dan ikhlas. Jika itu terjadi target WTP bisa diraih tahun depan," ungkapnya.
Berita Lainnya
Terbukti terima suap dari Muhammad Adil, Auditor BPK Riau divonis 4 tahun 3 bulan kurungan
21 December 2023 20:12 WIB
Diduga terima suap dari Muhammad Adil, Auditor BPK Riau dituntut 4 tahun 3 bulan penjara
23 November 2023 0:26 WIB
Jadi saksi dugaan korupsi Muhammad Adil, Auditor BPK Riau akui terima uang
15 November 2023 18:55 WIB
Sidang M Adil, enam saksi akui serahkan uang untuk BPK Riau
14 September 2023 21:03 WIB
DPRD Riau panggil OPD bermasalah terkait temuan BPK
20 July 2023 21:38 WIB
Kabupaten Bengkalis raih WTP kesepuluh kalinya dari BPK
22 June 2023 20:22 WIB
Kabupaten Bengkalis kembali raih WTP yang kesepuluh kalinya
22 June 2023 16:50 WIB
Puan Maharani terima LHP LKPP 2022 dari BPK RI
20 June 2023 15:21 WIB