Parpol Dituntut Berpolitik Etis

Sambungan dari hal 1 ...

Namun, sekolah politik hanyalah salah satu sarana intelektual yang tak mutlak sebab berpolitik secara etis pada dasarnya muncul dari kesadaran dan kemauan kuat politisi untuk berbakti pada negeri. Bukan pengetahuan yang mendorong seseorang untuk berperilaku etis.

Itu sebabnya, pemimpin politik yang selama ini mendapat apreasiasi dan kepercayaan publik yang mereka pimpin tak perlu sekolah politik. Tapi mereka menggerakkan energi batin mereka untuk mengabdi pada publik dan mereka tak gentar menghadapi gertak sambal lawan-lawam politik yang menjatuhkan mereka.

Publik lah yang menjadi orientasi para politisi yang berpolitik secara etis. Kini suara publik itu bisa dibaca oleh politisi lewat antara lain medium petisi yang disediakan dalam teknologi digital jejaring internet.

Makanya pemimpin yang aspiratif dalam era digital perkembangan teknologi informasi saat ini pastilah pemimpin yang menyimak hiruk pikuk publik dunia maya.

Pada tataran organisasi usaha milik negara, keefektifan penggunaan medium jejaring sosial lewat internet untuk memuliakan publik bahkan terbukti berhasil mengubah kinerja organisasi bersangkutan.

Itulah yang terjadi ketika Ignatius Jonan memimpin PT Kereta Api Indonesia dengan memberikan peluang bagi publik untuk mengirim lewat twitter tentang kinerja perkeretaapiaan yang dikelolanya.

Di ranah kepepimpinan politik pun keefektifan itu bisa dirasakan dalam sejumlah kasus. Interaksi pemimpin politik dan publik yang berlangsung tulus dan dikonkretkan dalam kerja politis menjadikan politik etis semakin terejahwantah dalam keseharian.

Yang masih menjadi problem dalam penerapan politik etis di negeri ini adalah masih adanya politisi yang sarat kepentingan kelompok, yang karena kekuasaannya di parpol cukup kuat, maka desakan kehendaknya terhadap pemerintah menimbulkan perkara bagi publik.

Untuk perkara semacam ini, pada akhirnya memang terpulang pada kemampuan atau seni sang penguasa politik di pemerintahan dalam menghadapi para pemimpin parpol yang sarat kepentingan kelompok tersebut.

Salah satu problem praksis politik di Tanah Air memang berkutat di soal kualitas kenegarawanan dari sejumlah politisi. Problem yang demikian antara lain diakibatkan oleh feodalisme yang dibiarkan tumbuh subur di lingkungan parpol sehingga mengerdilkan benih-benih politisi generasi penerusnya.

Feodalisme yang mestinya harus diperangi lewat modernisme politik justru masih diberi hak hidup di lingkungan parpol. Di sinilah politik etis sering berhenti di ranah wacana dan masih harus bergulat untuk mengaplikasikannya.