Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerbitkan delapan instruksi bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, bupati, wali kota dan jajaran terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di daerah itu.
"Inti dari 8 intruksi itu, agar masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran hutan lagi," papar Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Darusman di Pekanbaru, Selasa.
Dia membeberkan, delapan instruksi tersebut yakni meningkatkan koordinasi, mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau.
Poin kedua, mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana kabut asap akibat Karlahut, lalu kepala daerah agar dapat mengoptimalkan peran camat, kepala desa dan lurah untuk memantau, mengawasi serta mencegah terjadinya Karlahut di wilayah kerjanya.
Bagi kabupaten/kota di Riau belum menetapkan status siaga darurat, kepada kepala daerah agar segera melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan penetapan status dengan terlebih dahulu pertimbangkan saran dan masukan lembaga teknis serta mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Melaporkan perkembangan pengendalian karlahut di wilayahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan, poin berikutnya kepada satuan kerja perangkat daerah terkait, bupati/wali kota se-Riau agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas perusahaan.
"Kepada masyarakat juga diminta untuk mencegah terjadinya pengrusakan terhadap ekosistem gambut yang menyebabkan terjadinya Karlahut di Riau," terangnya.
Poin ketujuh, lanjut dia, cepat, tanggap dan sigap dalam mengatasi karlahut yang terjadi, sehingga kebakaran lahan dan hutan bisa dicegah sedini mungkin.
"Terakhir, mari bersama-sama kita satukan tekad untuk membuka lembaran baru bagi Provinsi Riau tanpa kabut asap," kata Darusman.
Sejak tahun 1997, Karlahut di Riau telah timbulkan dampak ribuan orang terserang penyakit seperti inspeksi saluran pernapasan atas dari total 6 juta jiwa lebih jumlah penduduk di provinsi itu hingga kini belum teratasi.
Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan sedikitnya 3.373 orang warga setempat terpapar karena menderita penyakit akibat polusi asap dari kebakaran lahan dan hutan di daerah tersebut.
"Totalnya ada 3.373 orang yang menderita sakit selama ditetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau atau sejak 30 Maret hingga 29 Juli," kata Kepala Seksi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Jon Kenedi.
Gubernur Riau Terbitkan Intruksi Penanganan Karlahut
