Mencari Komandan Ideal Demi Sukses Multievent 2016-2018
Sambungan dari hal 1 ...
Kriteria
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewa Broto yang menjadi salah satu anggota Dewan Pelaksana Prima menyebutkan tiga kriteria penilaian yang diberikan kepada tujuh calon Ketua Satlak Prima.
"Pertama, adanya target yang realistis. Sebagai calon mereka bisa saja menyebutkan target misalnya ingin masuk lima besar atau 10 besar dalam ajang tertentu, tapi yang terpenting bagaimana tahapan konkret mencapai target tersebut," ujarnya di sela-sela acara uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima di Wisma Kemenpora.
Ke dua, kata dia, yaitu keberanian setiap calon untuk mengambil satu studi kasus, memaparkan penyebab, dan kemudian mengusulkan solusi atas kasus tersebut.
Ke tiga, bisa membedah setiap kendala atau persoalan secara jujur dan terbuka.
Sayangnya, kata dia, sebagian besar calon tersebut belum ada yang berani mengambil studi kasus. Visi misi yang dipaparkan oleh setiap calon pun masih bersifat umum.
"Padahal saya ingin mereka terbuka dan jujur. Misalnya, bilang saja kalau Kemenpora lamban dalam mengurus lelang untuk pengadaan alat," Gatot menambahkan.
Selain itu, Gatot juga menekankan bahwa tujuh calon yang salah satunya akan terpilih sebagai Ketua Satlak Prima tidak boleh merangkap jabatan.
"Nanti akan kita buat semacam pakta integritas. Saat seseorang terpilih menjadi Ketua Satlak Prima dia harus menandatangani suatu pakta integritas bahwa dia akan melepaskan jabatan-jabatan lain agar bisa fokus ke Satlak," tuturnya.
Pakta yang harus ditandatangani di depan Menpora dan disebarluaskan ke publik itu, akan berisi sanksi bila terjadi pelanggaran ketentuan oleh Ketua Satlak Prima terpilih.
Setelah Ketua Satlak Prima diikat dengan pakta integritas, diharapkan anggota-anggotanya juga akan melepaskan diri dari jabatan lain di luar Satlak Prima.
"Yang penting kita buat kesepakatan dengan ketuanya dulu, mungkin tidak bisa kita berlakukan untuk semua anggota Satlak tapi seorang "role model" di atas bisa mendorong ke (anggota) di bawahnya," katanya.
Gatot juga menjelaskan bahwa Ketua Satlak Prima terpilih tidak berarti memiliki kuasa sepenuhnya atas pengambilan kebijakan karena Kemenpora dan Dewan Pelaksana Prima akan terus mendiskusikan tentang "grand design" serta sistem komunikasi yang akan dibangunnya dengan setiap PB atau PP cabang olahraga.
Jika dalam kepemimpinannya ternyata atlet Indonesia gagal mencapai target dalam suatu event, kata Gatot, maka Ketua Satlak Prima terpilih akan berhadapan dengan konsekuensi pencopotan jabatan.
"Dari awal saya tegaskan bahwa reward and punishment" itu penting. Kalau dalam mencapai target tertentu dia gagal, dia harus bersedia mundur dari jabatannya," ujar Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu.
Setelah uji kelayakan yang berlangsung selama tujuh jam tersebut, Dewan Pelaksana Prima akan mengadakan rapat lanjutan pada Selasa (1/9) untuk memberikan hasil penilaian mereka terhadap masing-masing calon.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, tiga calon yang menempati peringkat teratas akan diusulkan oleh Ketua Dewan Pelaksana Prima dalam hal ini Ketua KONI Pusat Tono Suratman kepada Ketua Dewan Pengarah Prima yaitu Menpora Imam Nahrawi.
"Nanti Menpora yang akan memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi Kasatlak Prima," ujar anggota Dewan Pelaksana Prima K. Inugroho.
Terbuka
Merupakan sebuah terobosan baru dimana proses seleksi dan uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima kali ini bersifat terbuka untuk umum.
Menurut Menpora Imam Nahrawi, penerapan sistem baru tersebut dilakukan agar dirinya sebagai pemegang tampuk tertinggi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bidang olahraga, tidak selalu jadi pihak yang disalahkan jika prestasi atlet tidak sesuai target.
"Selama ini publik kan menghakimi bahwa Menpora bertanggungjawab terhadap prestasi olahraga. Tapi kalau dilihat di perpres, memang tidak ada kewenangan lebih dari Menpora untuk mengendalikan, merekrut, sampai kemudian mengevaluasi kebijakan yang diambil di Satlak," ujarnya di sela-sela acara uji kelayakan calon Ketua Satlak Prima di Wisma Kemenpora, Jakarta.
Sementara ini, draf usulan revisi Perpres Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas yang diajukan oleh Menpora sudah berada di Sekretaris Negara untuk menunggu pembahasan lebih lanjut.
Dalam draf tersebut, Menpora menginginkan adanya kewenangan lebih dalam menentukan arah kebijakan serta segala hal yang terkait dengan Satlak Prima.
"Satlak kan sudah menyangkut elit atlet ya, kaitannya dengan multi event internasional. Jadi pasti kita harus campur tangan," tutur Menpora.
Sekian lama menjadi tameng atas ketidakpuasan publik terlebih setelah Indonesia gagal mencapai target peringkat ke dua pada SEA Games di Singapura lalu, Menpora ingin mendapatkan Ketua Satlak Prima yang bertanggungjawab penuh secara lahir dan batin.
