Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau harus fokus dalam mengubah mental "proyek" dilingkungan kerja instansi tersebut termasuk 12 kabupaten/kota dalam memperkenalkan destinasi wisata di berbagai daerah.
"Ini peluang besar, asal kan ada perbaikan serius pada jajaran dinas pariwisata. Bagaimana pun, kebijaksanaan ada di mereka. Maka dinas pariwisata harus serius berubah," papar Ketua DPD Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Riau, Ibnu Masud di Pekanbaru, Rabu.
Apalagi, lanjut dia, Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah memberi amanah pada instansi tersebut untuk memiliki strategi, agar bisa mendatangkan wisatawan macanegara ke daerah itu karena setiap tahun tidak kurang dari 60 juta orang turis berkunjung ke kawasan Asia Tenggara.
Belum lagi, katanya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menambah 47 negara yang diberi fasilitas bebas visa wisata, sehingga dengan demikian negara penerima fasilitas bebas visa ke Indonesia akan menjadi 92 negara.
"Kita minta disparekraf lakukan perubahan besar-besaran dengan tidak lagi berorientasi pada"proyek" atau segala macam, tapi pikirkan bagaimana parisawata di Riau itu maju. Kalau dulu mereka (disparekraf) bekerja, tetapi orientasi sesaat. Sayangkan," beber Ibnu lagi, menegaskan.
Pihaknya yakin instansi itu medapat kucuran dana dari APBD Riau tahun 2015 cukup besar, sehingga harus dioptimalkan dalam penggunaan terutama kenalkan berbagai destinasi wisata ke tingkat nasional dan internasional, meski Asita tidak tahu berapa angka pasti.
Sebab, Riau miliki objek wisata bisa dibanggakan seperti Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan, Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Pantai Pasir Putih di Kabupaten Bengkalis dan lain sebagainya.
"Saran saya, kita masih fokus untuk gaet wisman yang berkunjung ke Malaysia dan Singapura karena didukung dengan adanya penerbangan langsung rute Kuala Lumpur-Pekanbaru dan Singapura-Pekanbaru. Ini saja dulu diprioritaskan," terang Ibnu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sehari sebelumnya memastikan, fasilitas pemberian bebas visa ke Indonesia bagi 47 negara tambahan akan berlaku mulai Oktober 2015.
Menurut Rizal, pemberlakuan kebijakan tersebut pada Oktober 2015 akan efektif karena bersamaan dengan musim liburan akhir tahun.
"Tadinya usul bebas visa akan efektif Januari tahun depan, tapi kami enggak biasa berlama-lama, jadi ini akan efektif Oktober sekaligus manfaatkan musim turis akhir tahun. Kalau Januari sudah habis musim turisnya," kata dia.
Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, pemberian fasilitas bebas visa ke Indonesia merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
Pemerintah sendiri menargetkan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20 juta orang pada tahun 2019.
Menurut dia, dalam evaluasi pemberian fasilitas bebas visa wisatawan tahap pertama kepada 30 negara sebelumnya, pertumbuhan wisatawan mancanegara mencapai 15 persen, jauh di atas rata-rata yang hanya sebesar 4 persen.
Penambahan negara penerima fasilitas bebas visa dinilai dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dengan proyeksi 3 juta orang menjadi 7 juta orang.
Demikian pula penambahan devisa dari pariwisata yang diharapkan bisa naik dari 10 miliar dolar AS menjadi 20 miliar dolar AS.
Disparekraf Riau Harus Fokus Ubah Mental "Proyek"
