Bengkalis, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, disarankan untuk membuat Unit Pengaduan Pelayanan Publik Untuk mengelola setiap pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Riau, Ahmad Fitri saat acara Koordinasi Penyelenggaran Pelayanan Publik bersama jajaran Pemkab Bengkalis, di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (22/9) mengatakan langkah tersebut penting agar setiap pengaduan dapat ditanggapi secara cepat dan tepat.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik melalui kotak suara. Namun lebih baik, pemerintah daerah menyediakan Unit Pengelola Pengaduan Pelayan Publik, termasuk penjabat pengelolanya," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Riau, Ahmad Fitri, di Bengkalis, Selasa.
Pada pertemuan tersebut, Ahmad Fitri, memaparkan peran Ombudsman RI dalam hal mengawasi pelayanan publik.
"Sejauh ini, kita telah banyak menerima berbagai aduan dari masyarakat, tentang pelayanan yang diberikan instansi pemerintahan, termasuk dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian setiap pengaduan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti kepada pemerintah daerah, sehingga duduk persoalan dapat diketahui," katanya.
Kemudian jelasnya lagi, Ombudsman juga tidak hanya menerima pengaduan dari masyarakat semata, namun bisa dari jajaran pemerintah daerah terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
"Sebagai contohnya seperti terkait pelimpahan kewewangan dalam pemberian izin yang belum jelas, seperti pemberian izin operasi kapal perikanan yang tengah dihadapi sejumlah daerah dan izin pemanfaatan sumur bor yang tidak lagi dikelola oleh kabupaten/kota," katanya mencontohkan.
Sementara itu, Asisten Ombusman RI Perwakilan Riau, Dauski mennyatakan hal yang sama bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, maka Pemkab harus dapat mempublikasikan standar pelayanan melalui website maupun maklumat.
"Langkah ini penting agar masyarakat dapat mengetahui langsung tentang bentuk pelayanan di suatu instansi," kata Asisten Ombusman RI Perwakilan Riau, Dauski saat menghadiri acara Koordinasi Penyelenggaran Pelayanan Publik tersebut. (Adv)
Berita Lainnya
KPU Bengkalis : Pemuthakiran DPS perlu dilakukan
14 September 2020 19:05 WIB
DPRD: Perlu Tes Urine Seluruh PNS Bengkalis
28 October 2015 12:31 WIB
Target KUR tercapai, Manajemen BRK Syariah apresiasi unit kantor miliki capaian tertinggi
15 December 2023 11:43 WIB
Palu segera miliki 100 unit hidran alat kendali api, dukung penanganan kebakaran
13 January 2022 11:15 WIB
Pekanbaru Miliki 65 Unit Pembenihan Ikan Rakyat
08 June 2015 12:35 WIB
Pekanbaru Miliki 65 Unit Pembenihan Ikan Rakyat
08 June 2015 8:25 WIB
Riau Miliki Sembilan Unit MPLIK
16 June 2014 20:05 WIB
Pemkab Meranti Miliki Dua Unit Ambulans Laut
29 April 2014 11:45 WIB