Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau akan mengkaji pengadaan helikopter karena selama ini mengandalkan pinjaman dari pemerintah pusat yang mengharuskan prosedur tertentu.
"Ada kenginan pengadaan helikopter, tetapi harus ada kajian dulu karena biaya perawatannya yang besar. Jadi kita masih menghitung kalau kita beli apa konsekuensinya," kata Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD Riau, Indrawansyah di Pekanbaru, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat rapat kerja bersama panitia khusus kebakaran lahan dan hutan DPRD Riau. Dia juga mengatakan juga ada rencana untuk membeli "drone" (pesawat nirawak), namun juga tengah dikaji efektivitasnya.
Menurutnya, jika dilihat harganya memang pesawat ringan seperti Casa, berteknologi baling-baling, dan aeromodeling cukup terjangkau. Sehingga itu bisa digunakan seperti untuk menyalurkan obat-obatan dari pesawat.
"Itu bisa bukan saja untuk bencana kabut asap saja, minimal juga bisa untuk bencana banjir," ungkapnya.
AKan tetapi rencana itu, lanjutnya, berkemungkinan secepatnya baru bisa diajukann pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni 2016. Karena saat ini tentu tidak sempat lagi pada APBD Perubahan 2015 yang sudah sedang dibahas DPRD Riau.
Hal itu terpikirkan karena pengurusan peminjaman helikopter dan pesawat yang dinilai kurang efisien. Kendala ada lagi di perusahaan pemilik helikopter yang ada menyewakan per hari dan per minggu.
Semantara itu, Ketua Pansus Karlahut DPRD Riau, Muhammad Arpah mengatakan perlu kajian lebih dulu untuk melakukan pengadaan tersebut.
Dikatakannya kajian tersebut mengenai tingkat efektivitasnya dan efisiensinya apakah lebih baik membeli atau menyewa.
"Tergantung kebutuhan apakah lebih baik dibeli atau disewa," jawabnya.
Akan tetapi, lanjut dia, secara prinsip pihaknya setuju sarana dan prasarana harus disediakan bagi BPBD. Pihaknya sebagai pansus dalam hal kebijakan berupaya untuk mencarikan payung untuk segala keperluan BPBD Riau.
BPBD Riau Kaji Pengadaan Helikopter
