Lambannya Birokrasi Berdampak Program Kesejahteraan Tidak Maksimal

Jakarta, (Antarariau.com) - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai lambannya reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan selama satu tahun terakhir, telah membuat program-program kesejahteraan tidak berjalan maksimal, dan akhirnya membebani kehidupan masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu, mengatakan, menteri-menteri teknis di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menerapkan kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk menjamin reformasi birokrasi berjalan maksimal.

"Menterinya mungkin mudah koordinasi. Namun, pejabat eselon I dan eselon II di kementerian ini masih kaku. Dengan birokrasi yang kaku, seharusnya menteri punya kepemimpinan yang kuat untuk mengikis itu," ujar dia dalam Seminar "Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo : Tantangan dan Prospek".

Maman mengatakan, pejabat eselon I dan eselon II kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator PMK, kerap terjebak dengan budaya kerja atau suasana birokrasi di periode pemerintahan terdahulu.

Ketika anggota Dewan menyampaikan usulan atau gagasan terhadap suatu program, kata Maman, para pejabat tinggi kementerian itu kerap lambat dalam merealisasikannya.

Selain itu, Maman juga menilai, para pejabat itu tidak maksimal dalam berkoordinasi dengan menteri yang menjadi atasannya.

Alhasil, kata Maman, implementasi program kerap berjalan tidak sesuai rencana, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak menyeluruh.

Meskipun tidak merinci secara keseluruhan program kesejahteraan itu, Maman menyebutkan kelemahan birokrasi terjadi pada program "kartu sakti" pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Bagaimana pemerintah membuat "kartu sakti", tapi ternyata terhambat dengan reformasi birokrasi. Menteri bisa enak dihubungi. Tapi eselon I, eselon II ini sulit dan kaku," kata dia.