Bengkalis, (Antarariau.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, gelar rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan daerah perbatasan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan, kami harap kepada SKPD terkait atau landing sector untuk sinergikan program kegiatannya. Kepala skpd harus kreatif menggait program dan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga dapat dilaksanakan di kawasan perbatasan,” kata Plt, Asisten III Setda Bengkalis, Hermanto saat membacakan amanat Pj Bupati Bengkalis Ahmad Syah Harrofie saat membuka Rapat Koordinasi Perbatasan, di Hotel Marina, Selasa (17/11).
Rakor perbatasan ini dihadiri lima camat di kawasan perbatasan, Kepala SKPD, dan narasumber Kepala BPP Provinsi Riau, Marto Saputra, Kepala Bidang Kerja sama BPPT dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencana Kerja sama dan Hukum BNPP RI Andriana B Sunbanu,
Hermanto mengatakan, sektor pembangunan menjadi skala prioritas di kawasan perbatasan seperti pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, perikanan dan kelautan, sektor pariwisata maupun program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan.
Terlebih, lanjut Hermanto lagi, sejauh ini pemerintah pusat telah melakukkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiasi program unggulan yaitu pengembangan kawasan beranda indonesia (PKBI). Ini sejalan dengan konsep nawacita ketiga membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Program ini, sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis. Makanya kita harus bisa menggait program-program pusat agar bisa dilaksanakan di daerah kita,” katanya.
Sementara itu, dijelaskan Hermantlo bahwa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkalis ini, diantaranya masalah abrasi pantai.
"Terkait persoalan abrasi ini, sejauh ini kabupaten bengkalis telah melaksanakan berbagai program penanggulangan, namun karena kawasannya sangat luas, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat," katanya.
Kemudian menyangkut masalah penyeludupan dan peredaran narkoba yang berasal dari negeri jiran. Kedua persoalan ini merupakan masalah klasik yang butuh penanganan serius dari aparatur pemerintah maupun keamanan.
“Disamping itu, hal lain yang cukup penting untuk didiskusikan dalam rapat koordinasi ini adalah peran daerah perbatasan dalam menghadapi persaingan global, karena kita pasti tidak mau asian economy community 2015 hanya menguntungkan negara lain dan kita menjadi sebatas pelengkap,” ujar Hermanto lagi. (Adv)
BPP Bengkalis Gelar Rakor Pengembangan Daerah Perbatasan
