Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus Monitoring Perizinan Lahan DPRD Riau menyatakan akan menyampaikan laporannya sekaligus mengakhiri masa kerja pada Desember nanti sejak awal dibentuknya pada April lalu.
"Kita sudah sepakati, akhir Bulan Desember nanti, apa yang kita kerjakan selama ini akan disampaikan dalam rapat paripurna," kata Anggota Pansus, Sugianto di Pekanbaru, Rabu.
Sejak dibentuk, pansus ini memanggil perusahaan yang memiliki lahan di Riau. Diantaranya perusahaan kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Namun dari 400 lebih perusahaan, baru setengahnya yang dipanggil.
Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini, tak ada lagi perusahaan yang dipanggil. Sehingga kinerja pansus seperti tidak terdengar, bahkan untuk perusahaan pertambangan belum satupun terpanggil.
"Dari 400 an perusahaan yang ada, kita sudah lakukan pemanggilan separuh dari 400 itu. Bakal berakhirnya masa tugas Pansus, lebih kepada mengingat waktu dan banyaknya tugas anggota dewan saat ini, jadi takutnya tidak fokus. Kan datanya sudah ada," ungkapnya.
Anggota Komisi A DPRD Riau ini menegaskan, diakhirinya masa tugas Pansus bukan karena intervensi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran Pansus. Meskipun diakuinya memang bakal terjadi pro kontra terkait hal ini.
"Bagi perusahaan yang belum sempat dipanggil Pansus, maka persoalannya akan diserahkan ke Komisi A selaku komisi yang membidangi ini. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang berskala kecil," terangnya.
Sebagai gambaran laporan yang akan disampaikan, pansus menemukan banyaknya kelebihan izin yang dimiliki sebuah perusahaan. Juga adanya tunggakan pajak yang nilainya mencapai triliunan dari sejumlah perusahaan seperti salah satu perusahaan kehutanan di Riau ini.
"Dalam situsnya, mereka sudah membayar pajak sekian per tahunnya, tetapi setelah kita telusuri, jumlah penbayaran pajak di situs mereka tidak sama dengan hasil penelusuran kita," tegasnya.
Setelah laporan disampaikan, pihaknya menyerahkan ke pimpinan dewan untuk seterusnya ditindaklanjuti. Selain itu juga kepada kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berita Lainnya
Pansus DPRD Riau desak rekomendasi konflik lahan segera ditindaklanjuti
14 November 2022 12:58 WIB
Pemprov Riau bakal eksekusi rekomendasi Pansus, Cabut izin Duta Palma
05 July 2022 20:56 WIB
Kembali datangi KSP, Pansus DPRD Riau serahkan bukti konflik lahan
24 April 2022 20:53 WIB
Penyelesaian konflik agraria jadi tuntutan mahasiswa, ini tanggapan Pansus DPRD Riau
14 April 2022 21:46 WIB
KSP tindaklanjuti temuan pansus konflik lahan DPRD Riau, segera aksi cepat
29 March 2022 23:39 WIB
Pansus DPRD Riau turun ke Inhu kumpulkan data konflik lahan
15 March 2022 15:56 WIB
Video - Pansus DPRD Riau kantongi bukti tumpang tindih izin lahan masyarakat vs PT Wanasari
23 February 2022 15:13 WIB
Akses jalan masyarakat diputus PT DPN, Pansus lahan DPRD Riau turun tangan
23 February 2022 11:20 WIB