oleh Arnaz F Firman
"Investasi adalah untuk kepentingan bangsa dan bukan untuk siapa pun. Tidak ada bagi-bagi untuk siapa pun".
Ucapan tegas itu dijelaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika mengutip sikap Presiden Joko Widodo tentang berbagai pernyataan yang bersifat pro dan kontra yang menyangkut persiapan formal dan informal bagi perundingan perpanjangan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kontrak yang sekarang ini bakal berakhir tahun 2020 sedangkan perundingan formal baru akan dimulai pada tahun 2018.
Kenapa sampai Joko Widodo harus menegaskan sikap dirinya dan pemerintah itu?
Hal itu tidak lain terjadi karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Setya Novanto baru-baru ini telah bertemu dengan seorang petinggi PT Freeport di Jakarta.
Dalam "pertemuan rahasia " itu yang bocor berdasarkan hasil transkrip diketahui bahwa Setya Novanto menyatakan kepada pengusaha itu bahwa dirinya sudah berbicara dengan Jokowi.
"Saya sudah bertemu dengan Presiden. Semua sudah ok-lah," demikian kutipan pembicaraan Setya Novanto dengan Kepala Negara. Bahkan disebutkan oleh Ketua DPR bahwa seolah-olah harus ada pembagian saham bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla.
Pertemuan yang tidak jelas posisinya antara Ketua DPR dengan pimpinan PTFI itulah yang kemudian membuat banyak orang terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan sejumlah anggota DPR menjadi "kebakaran jenggot".
Bahkan Sudirman Said melaporkan atau mengadukan pertemuan Setya Novanto itu dengan penguasa PTFI yang bersifat rahasia itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD DPR.
Bersambung ke hal 2 ...
Setya Novanto Yang Bikin Pusing Rakyat
