Kampar, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, menggencarkan program pengelolaan biogas sebagai pengganti energi listrik dan gas untuk mengantisipasi krisis listrik dan meringankan beban masyarakat menjelang pencabutan subsidi listrik.
"Pemerintah Pusat berencana mencabut subsidi listrik kalangan bawah pengguna daya 450-900 VA setelah melakukan hal yang sama untuk pemakaian daya 1.200 VA ke atas. Melihat kondisi itu, Pemda Kampar berinovasi melalui program unggulan, salah satunya mengelola kotoran sapi untuk dijadikan biogas yang kemudian dijadikan sebagai energi listrik," kata Bupati Kampar Jefry Noer kepada pers di Siak Hulu, Sabtu siang.
Biogas yang dimaksud Jefry diolah dari hasil kotoran enam sapi dalam satu paket program yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE). Program ini dijalankan sebagai upaya mewujudkan kemandirian bidang pangan, energi sekaligus membuat masyarakat bebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.
"Ke depan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pencabutan subsidi listrik tersebut. Karena sudah ada biogas yang bisa digunakan untuk energi listrik sampai dengan kebutuhan daya 1.300 VA," kata Jefry.
Sebelumnya dikabarkan pemerintah berencana mencabut subsidi listrik pelanggan rumah tangga 450-900 VA bagi mereka yang mampu. Dari hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), kebijakan tersebut berdampak pada naiknya inflasi hingga naiknya angka kemiskinan.
Menurut pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto hitungan ada tiga sampai lima juta yang akan jatuh ke kelompok rentan miskin.
Saat ini, lanjut dia, total jumlah pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mencapai 48 juta rumah tangga. Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 24,7 juta rumah tangga merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin.
Artinya, kata dia, akan ada sekitar 23 juta rumah tangga yang subsidi listriknya akan dicabut yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga listrik mencapai 250 persen. Hal inilah yang diperkirakan menyebabkan 3 juta sampai 5 juta rumah tangga masuk ke dalam kategori rentan miskin.
Selain itu berdasarkan penelitian UI, pencabutan subsidi listrik kepada 23 juta rumah tangga juga akan menyebabkan inflasi sebesar 1,74 persen yang bila target inflasi pemerintah 4 persen, maka akan menjadi 5,74 persen pada 2016 mendatang.
Tidak hanya dampak langsung, kenaikan tarif listrik akan menyebabkan dampak tak langsung karena tarif listrik jadi komponen produksi. Akibatnya, lanjut dia, harga-harga bahan kebutuhan masyarakat akan naik dan inflasi akan kian melejit, diperkirakan tambahan inflasi akan mencapai 4 persen.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kemudian Pemda Kampar menjalankan sejumlah program yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik dan gas. Program itu dijalankan dalam satu paket yakni Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi.
Selain menghasilkan biogas untuk energi listrik, demikian Jefry, kotoran sapi yang berada dalam perkarangan RTMPE juga dapat diolah menjadi energi pengganti gas elpiji dengan kebutuhan yang sangat mencukupi satu keluarga.
Elpiji juga kerap mengalami kenaikan harga, bahkan selalu langka dan ditambah kekhawatiran akan ledakannya.
"Kalau biogas tidak akan meledak karena tekanannya rendah namun menghasilkan gas yang tidak kalah baiknya," kata dia.
Kotoran sapi dalam Program RTMPE kata Jefry juga dapat diolah menjadi pupuk dan pakan ikan, kemudian urinenya diolah menjadi biourine yang merupakan pupuk cair berkualitas, dapat dijual dengan harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per liter.
(adv)
Kampar Gencarkan Pengelolaan Biogas Antisipasi Krisis Listrik
