Pekanbaru, (Antarariau.com) - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra) menilai usulan tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Riau sebesar Rp30 juta per bulan tidak wajar jika diukur dengan kinerja yang telah dilakukan.
"Tak bisa dipungkiri memang Anggota DPRD masuk dalam urusan pemerintah dan selevel dengan pejabat. Tapi ini persoalan kewajaran yang mestinya harus diukur dengan kinerja," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Sabtu.
Tunjangan rumah tersebut naik daripada yang diterima saat ini senilai Rp19 juta per bulan. Tunjangan itu diberikan karena total semua 65 anggota dewan kecuali empat pimpinan belum punya rumah dinas sehingga diberikanlah uang sewa tersebut.
Menurut Fitra, kinerja anggota dewan tersebut bisa diukur dengan apa saja produk legislasi yang sudah dikerjakan setahun ini. Jangan tiba-tiba saja minta tunjangan dinaikkan, tapi belum beruat apa-apa.
"Ini menjadi catatan, agar DPRD Riau meilihat apa saja yang sudah dihasilkannya," imbuh dia.
DPRD Riau selama 2015 baru menyelesaikan empat perda yakni tentang Taman Hutan Raya, Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014, dan satu lagi perda kamulatif APBD Perubahan 2015.
Saat ini sedang dikerjakan enam raperda, dua diantaranya sudah berjalan selama beberapa bulan. Keduanya adalah raperda pelestarian budaya Melayu dan Raperda Pemanfaatan Tanah Ulayat. Kemudian awal Desember lalu DPRD Riau melalui rapat paripurna membentuk empat panitia khusus untuk mengerjakan empat pula raperda.
Keempatnya adalah raperda pemberian bantuan pendidikan usulan Komisi E, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian usulan Komisi B, dan tentang penyelenggaraan perkebunan inisiatif Pemprov Riau.
Terkait tunjangan rumah tersebut, saat ini proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 masih dibahas pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Riau. Rancangan APBD yang diproyeksikan Rp11,2 triliun itu rencananya akan disahkan Senin (14/12) nanti.
Fitra: Tunjangan Sewa Rumah DPRD Riau Tidak Wajar
