Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggaran Sekretariat Dewan DPRD Riau sebesar Rp425 miliar dalam nota keuangan untuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah 2016 dipertanyakan penggunaannya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi.
"Anggaran Sekwan DPRD besar dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi. Kita khawatir apakah Sumber Daya Manusia yang ada di DPRD itu mampu menghabiskan anggaran sebesar itu dalam setahun," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Sabtu.
Tidak hanya harus bisa meghabiskan, tapi harus bisa juga dipastikan apakah terserap dengan baik dan ada hasilnya. Ditambah lagi, secara umum apa rencana kerja tahunan DPRD belum bisa diketahui dan dipastikan.
"Apakah itu terukur apa tidak, karena anggaran yang baik itu bisa terukur dengan baik bisa terlihat dari rencana kerja tahunannya," tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta pos anggaran tersebut harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya tidak masalah sebesar apapun anggaran, sepanjang digunakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kalau hanya untuk "gede-gedean", menghabiskan anggaran yang terlalu besar itu sama saja sebagai bentuk atau modus mengeruk uang rakyat dari APBD," ujarnya.
Penganggaran APBD, sebutnya, harus melihat aspek yang sangat mendasar. Pos anggaran yang diletakkan masing-masing urusan harus dilihat juga kemampuan SDM setempat untuk mengelola uang itu.
Anggaran untuk Sekwan DPRD Riau senilai Rp425 miliar itu lebih besar dari anggaran Sekda Pemprov yang jumlahnya Rp321 miliar. Jumlah tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat penyampaian nota keuangan untuk Rancangan APBD 2016 beberapa waktu lalu.
Selain anggaran untuk Sekwan, ada lagi anggaran lain dengan peruntukan untuk urusan DPRD sebesar Rp34,9 miliar. Sehingga secara keseluruhan anggaran untuk keperluan legislator provinsi itu jumlahnya hampir Rp500 miliar. Sedangkan RAPBD Riau sendiri diproyeksikan berjumlah Rp11,2 triliun.
Selain besarnya anggaran sekwan, DPRD Riau juga disorot karena adanya pembangunan gedung bernilai Rp50 miliar di pos anggaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Lalu ada juga tunjangan sewa rumah Legislator Riau ini sebesar Rp30 juta per bulan yang menuai kritikan.
"Anggaran Sekwan DPRD besar dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi. Kita khawatir apakah Sumber Daya Manusia yang ada di DPRD itu mampu menghabiskan anggaran sebesar itu dalam setahun," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Sabtu.
Tidak hanya harus bisa meghabiskan, tapi harus bisa juga dipastikan apakah terserap dengan baik dan ada hasilnya. Ditambah lagi, secara umum apa rencana kerja tahunan DPRD belum bisa diketahui dan dipastikan.
"Apakah itu terukur apa tidak, karena anggaran yang baik itu bisa terukur dengan baik bisa terlihat dari rencana kerja tahunannya," tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta pos anggaran tersebut harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya tidak masalah sebesar apapun anggaran, sepanjang digunakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kalau hanya untuk "gede-gedean", menghabiskan anggaran yang terlalu besar itu sama saja sebagai bentuk atau modus mengeruk uang rakyat dari APBD," ujarnya.
Penganggaran APBD, sebutnya, harus melihat aspek yang sangat mendasar. Pos anggaran yang diletakkan masing-masing urusan harus dilihat juga kemampuan SDM setempat untuk mengelola uang itu.
Anggaran untuk Sekwan DPRD Riau senilai Rp425 miliar itu lebih besar dari anggaran Sekda Pemprov yang jumlahnya Rp321 miliar. Jumlah tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat penyampaian nota keuangan untuk Rancangan APBD 2016 beberapa waktu lalu.
Selain anggaran untuk Sekwan, ada lagi anggaran lain dengan peruntukan untuk urusan DPRD sebesar Rp34,9 miliar. Sehingga secara keseluruhan anggaran untuk keperluan legislator provinsi itu jumlahnya hampir Rp500 miliar. Sedangkan RAPBD Riau sendiri diproyeksikan berjumlah Rp11,2 triliun.
Selain besarnya anggaran sekwan, DPRD Riau juga disorot karena adanya pembangunan gedung bernilai Rp50 miliar di pos anggaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Lalu ada juga tunjangan sewa rumah Legislator Riau ini sebesar Rp30 juta per bulan yang menuai kritikan.
