Riau Jalankan E-Planning dan E-Government untuk Bersih dan Transparan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau sudah menjalankan sistem pemerintahan berbasiskan elektronik, bahkan sudah mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ada agar bisa diakses masyarakat.

Sistem yang disebut E-Planning untuk perencanaan sudah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan sistem E-Government dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informasi Riau.

"Yang kita untuk E-Planning sudah jalan," kata Pelaksana Tugas Daerah Provinsi Riau yang juga Kepala Bappeda, Muhammad Yafiz di Pekanbaru, Kamis.

Kepala Diskominfo Riau, Yogi Getri mengatakan pelaksanaan proses transformasi menuju E-Government harus segera dilakukan. Karena melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mendayagunakan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menghilangkan sekat sekat organisasi birokrasi serta membentuk jaringan sistem manajemen.

Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat.

Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar unit kerja pemerintah provinsi Riau serta untuk mendorong partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.

"Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo agar mengedepankan transparansi pelayanan publik," ujarnya.
 
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Riau di setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 
Kemudian Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
 
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di Provinsi Riau.
 
Reformasi birokrasi, lanjut dia, dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem ke pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.

"Tahun ini, seluruh SKPD se-Provinsi Riau telah menerapkan sistem E-Government," ulasnya.(adv)
 

loading...