Pekanbaru, (Antarariau.com) - DPRD Riau melalui rapat paripurna menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 sebesar Rp11,246 triliun.
"Dengan telah disetujuinya RAPBD 2016 menjadi Peraturan Daerah, sesuai peraturan tata tertib DPRD Riau, akan disampaikan pendapat akhir tahun kepala daerah," kata Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung di Pekanbaru, Rabu.
Sebelumnya disampaikan hasil kerja badan anggaran oleh perwakilannya Almainis dan Septina Primawati. Penyampaian diprotes anggota dewan Ilyas HU karena jumlahnya Rp11,298, triliun yang disebutkan berbeda dengan yang telah dibahas.
"Belanja Tidak Langsung Rp Rp5,069 triliun, padahal harusnya Rp 5,024 Triliun. Pada Belanja Langsung saat pembacaan laporan Banggar DPRD Riau sebesar Rp 6,23 Triliun, seharusnya anggaran yang benar adalah Rp 6,22 Triliun. Maka total yang disahkan adalah Rp 11,246 triliun," ulasnya.
Setelah itu akhirnya sidang diskors untuk mendiskusikan hal itu terlebih dahulu. Akhirnya kemudian mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD dan Manahara Manurung mengetuk palu bertanda sahnya APBD tersebut.
Rapat paripurna pengesahan RAPBD Murni tahun 2016 ini sebelumnya berlangsung alot dengan dihujani interupsi sejak sore. Awalnya interupsi datang dari anggota dewan Masnur dari Fraksi Golkar yang mengatakan sebelum laporan APBD dibacakan, harus diberitahukan dulu Program Legislasi Daerah 2016.
"Prolegda merupakan filosofi untuk pengesahan, itu harus dibacakan sebelum APBD Murni disahkan. Berapa jumlah yang disepakati, ibaratnya ini sama membuat rumah, buat rumah dulu dan payung hukumnya diberitahukan kepada orang agar orang mengetahui," ujarnya.
Setelah prolegda dibacakan, masih ada anggota DPRD Riau yaitu Muhammad Adil melakukan interupsi. Dia meminta agar diumumkan dulu rincian Bantuan Keuangan yang berjumlah Rp2 triliun lebih.
"Saya sebagai anggota dewan berhak tahu kemana dana ratusan miliar itu dianggarkan dan untuk apa. Apa saya tak berhak tahu ini, kita tidak ingin lembaga terhormat ini hanya dijadikan cap stempel saja," tutur Adil.
Permintaan tersebut ditanggapi dengan meminta sekretariat dewan memberikannya kepada Muhammad Adil. Namun Legislator Hanura itu merasa belum juga diberikan dan menyatakan keluar dari sidang.
DPRD Riau Sahkan APBD 2016 Rp11,2 Triliun
