Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, serius dalam menjalankan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya dengan "/>

Kampar Siapkan Dinas Khusus Informasi Publik

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, serius dalam menjalankan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bahkan akan ada dinas tersendiri yang dinamakan Dinas Berikan Informasi.

Asisten Pemerintah Setdakab Kampar Ahmad Yuzar dalam pidatonya mewakili Bupati Jefry Noer dalam acara Sosialisasi PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 di Bangkinang, Senin, mengatakan, untuk mendapatkan informasi publik dari penyelenggara negara sudah diatur dalam undang-undang.

Kata dia, itu diamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk unit khusus dalam penyediaan informasi bagi publik, terutama untuk informasi publik pemerintah pusat yang telah menyusun struktur atau dibentuk dinas menangani informasi publik.  
   
Ahmad Yuzar menambahkan, bahkan pada tahun 2017, di Kampar juga akan ada dinas baru yang khusus menangani informasi yakni Dinas Berikan Informasi yang sifatnya informasi untuk publik, agar masyarakat yang ingin memenuhi informasinya tentang pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik dan akurat.

Dalam pidatonya, dia juga menyampaikan bahwa salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Untuk menjalankan tugasnya PPID memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Keterbukaan informasi publik kata dia merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

"Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik," kata dia.

PPID katanya juga harus menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kampar.

"Dengan adanya standar operasional pelayanan informasi publik ini, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik," kata Ahmad Yuzar.

Ia menambahkan, hakikat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dengan cara sederhana.

"Sementara informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi," katanya.

Kepala Bagian Humas Setdakab Kampar Sabaruddin,  di acara tersebut mengatakan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini mulai melakukan transformasi informasi publik yang merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan  nasional.

"Dengan Menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah telah menjalankan praktik transparansi. Pemerintah wajib mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik," katanya.

Sabaruddin ketika itu hadir bersama Kasubag Hubungan Media dan Pers, Syarifuddin. Ia mengatakan PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK) yang bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Atasan PPID kata dia merupakan penentu pengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak.

Sabaruddin melanjutkan, dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembentukan jalur hukum yang meliputi; Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 13 ayat 1 yakni untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 pasal 12 yang berbunyi; Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara berada di pusat daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

Selanjutnya Sabaruddin mengungkapkan, bahwa dasar hukum pembentukan PPID juga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 yang menegaskan untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah ditetapkan PPID.

"Hal itu penting, karena informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan  nasional," katanya.

Hak memperoleh informasi menurut dia merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kata Sabaruddin adalah  menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Terkait dengan tugas tersebut, lanjutnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Kampar.

"Dalam mewujudkan transparansi melalui pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yaitu memberikan jaminan semua orang dalam memperoleh informasi," demikian Sabaruddin. 
(adv)
 
 

loading...