Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai luas lahan Kawasan Industri Dumai (KID) "/>
PTPNV

Rizal Ramli: Lahan Kawasan Industri Dumai Belum Penuhi Standar Hijau

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai luas lahan Kawasan Industri Dumai (KID) di Kelurahan Pelintung belum memenuhi standar untuk dijadikan Green Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Hijau.
     
Karena untuk menjadi kawasan ekonomi hijau dan pengembangan industri yang terintegrasi seharusnya memiliki luasan lahan sekitar 5.100 hektar, namun KID saat ini hanya 1.400 hektar.
     
"Kendala rencana tata ruang wilayah Dumai yang juga menghambat pengembangan kawasan industri akan diupayakan diproses cepat agar semuanya bisa dilakukan," kata Rizal Ramli dalam keterangan pers saat berkunjung ke Dumai, Jumat.
     
Kendati terkendala luasan lahan dan perlu banyak pembenahan, namun KID dianggap telah memiliki fasilitas memadai, seperti persediaan tenaga listrik, pengolahan air, pelabuhan hingga fasilitas pabrik.
     
Menurutnya, KID mewakili Riau masuk dalam nominasi Green Economic Zone bersama sejumlah kawasan industri lain, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara, karena itu dilakukan penilaian dan evaluasi.

"Fasilitas pelabuhan peti kemas dan luas kawasan yang belum memadai sebagai lokasi industri terintegrasi harus ditambah agar KID bisa menjadi kawasan ekonomi hijau," terangnya.
     
Wilmar Grup sebagai pengelola KID diharapkan bisa memproduksi turunan dari crude palm oil atau CPO selain sebagai komoditas ekpor unggulan agar dapat menambah nilai lebih tinggi.
     
Sementara, Penjabat Wali Kota Dumai Arlizman Agus berpendapat KID bisa dijadikan pusat pengembangan kawasan industri CPO karena memiliki prospek besar untuk produksi turunan minyak mentah kelapa sawit.
     
Meski mengalami sejumlah kendala, namun dia optimis Dumai bisa mendapat penilaian baik karena didukung sejumlah kementerian terkait dalam penyelesaian RTRW yang selama ini menjadi penghambat laju investasi daerah.
     
"Pemerintah pusat siap membantu pengembangan KID dan kita berharap dengan penyelesaian RTRW akan memudahkan masuknya investasi dan membuka lapangan kerja," ungkap Pj Wali Kota Dumai.
 
 

loading...