BMKG: Riau Masih Berpotensi Karhutla, Waspadai Peningkatan Titik Panas Februari

Jakarta, (Antarariau.com) - Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 16 Januari 2016 berdasarkan pantauan BMKG dengan "Fire Danger Rating System" (FDRS),  menurut Kepala  Pusat Meteorologi Publikasi BMKG Mulyono R Prabowo, masih dapat terjadi di sejumlah titik di Tanah Air.

Diantaranya seperti di Aceh, Sumatera Utara bagian utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan di wilayah Merauke.
         
Ia mengatakan wilayah Sumatera Utara bagian tengah memiliki karakteristik berbeda karena posisi yang menguntungkan yang selalu terdapat pertumbuhan awan basah dari aliran angin Pasifik ke Asia melalui Australia di musim kemarau.  Sedangkan posisi Riau dan Jambi yang terjepit menjadi kering.
         
Karena itu,  Mulyono mengatakan dengan curah hujan yang mulai menurun di Riau dan Jambi saat ini perlu diwaspadai kemungkinan peningkatan titik panas di bulan Februari.
    
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan sejumlah titik panas terpantau dari citra satelit sejak Sabtu (9/1) dan Minggu (10/1), di sejumlah daerah seperti Pelalawan, Riau, dan Papua.
       
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memantau kondisi di lapangan terutama di delapan provinsi yang rawan terjadi karhutla.
         
"Eselon I saya minta juga ikut memantau langsung ke lapangan, termasuk ke Papua," ujar dia.
         
KLHK, lanjutnya, sudah bergerak dengan menghubungi langsung para gubernur di sejumlah daerah yang wilayahnya terdapat titik panas. "Lokasi titik panas yang terpantau satelit sudah diberikan, ada yang sudah merespon ada yang belum".
         
KLHK, menurut dia, nantinya juga akan tertolong dengan keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena selain memperbaiki kondisi gambut, pencegahan karhutla juga akan diperkuat terutama di sejumlah kabupaten, kecamatan, hingga desa yang rawan kebakaran.
         
KLHK, lanjutnya, juga akan mulai menerapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) untuk perusahaan kehutanan di 2016. "Kalau perkebunan mungkin sudah tapi hutan yang belum. Industri pakan ikan juga sudah".

loading...