Jakarta, (Antarariau.com) - Greenpeace menyambut baik terpilihnya aktivis lingkungan Nazir Foead sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut. Jika pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan gambut yang saat ini tengah diperbaiki, maka pengangkatan Nazir memimpin Badan Restorasi Gambut (BRG) diharapkan akan efektif dalam mewujudkan perlindungan total gambut.
Pembukaan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri merupakan akar masalah krisis kebakaran dan asap selama bertahun-tahun yang telah menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai 16 juta dolar Amerika serta kesehatan jutaan masyarakat di kawasan asia tenggara.
Akar masalah ini sudah disadari oleh pemerintah yang pada Oktober tahun lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi terkait antisipasi kebakaran hutan dengan tidak memberi ijin lagi pembukaan gambut.[1] Bulan berikutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan instruksi formal kepada seluruh perusahaan perkebunan memerintahkan mereka untuk menghentikan rencana ekspansi ke lahan-lahan gambut. [2]
“Pembentukan Badan Restorasi Gambut adalah langkah awal yang bagus. Namun badan ini akan efektif dan sukses melindungi ekosistem gambut dengan melibatkan masyarakat dengan membuka akses publik terhadap data-data kehutanan yang selama ini tertutup,” ujar Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia keada Antara melalui surat elektroniknya, Jumat.
Presiden Joko Widodo telah melakukan aksi yang besar dan tepat dalam mengatasi kerusakan gambut yakni dengan membasahi kembali gambut melalui sekat kanal,[3] melindungi gambut dengan moratorium dan penerbitan peraturan pemerintah no,71/2014. Namun upaya ini gagal karena tidak ada penguatan peraturan, rencana tindak lanjut yang terkoordinasi dan masif. Dan mengingat Badan Restorasi Gambut ini memiliki keterbatasan wewenang, maka pemerintah dan jajarannya harus bekerjasama memberikan dukungan penuh termasuk koordinasi dan aksi nyata di tingkat daerah.
Dalam Perpres No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut disebutkan bahwa target restorasi hanya seluas 2 juta hektar hingga tahun 2020. Target ini masih jauh di bawah luasan gambut rusak yang juga seharusnya turut dipetakan dan direstorasi oleh pemerintah.
“Pencegahan kebakaran secara permanen akan efektif jika restorasi gambut dilakukan di seluruh kawasan yang rusak tidak hanya terbatas pada 2 juta hektar, dengan target waktu dan indikator yang jelas,” tambah Teguh.
Berita Lainnya
Presiden Jokowi sebut silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk Negara
15 February 2024 12:46 WIB
Presiden Jokowi sebut hubungan ke Megawati baik meski Gibran bacawapres Prabowo
24 October 2023 11:41 WIB
Presiden Jokowi sebut produksi pangan masih baik meski terdampak El Nino
13 October 2023 12:13 WIB
Setpres: Kondisi Presiden Jokowi baik-baik saja pascagempa di Jayapura
07 July 2023 13:23 WIB
Presiden Jokowi sebut pendekatan humanis TNI di Papua baik tapi harus tegas
19 December 2022 14:26 WIB
Presiden Jokowi: Kepercayaan global ke Indonesia dinilai semakin baik
19 October 2022 11:38 WIB
KSP: Keberhasilan jurus "gas dan rem" Jokowi bawa Indonesia ke situasi lebih baik
19 July 2022 11:11 WIB
Jokowi minta Mendagri tegur kepala daerah tak beri contoh baik
16 November 2020 17:56 WIB