Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada 2017 mendatang direncanakan bakal mengalami perombakan dan penggabungan dalam rangka efesiensi anggaran.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Marjoko Santoso menyebutkan, rencana perombakan atau penggabungan SKPD ini masih disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Dumai.
"Beberapa satker dengan alokasi anggaran tertentu akan digabungkan dengan instansi induk dan saling berkaitan dalam pelaksanaan tugas di pemerintahan," kata Marjoko, Jumat.
Rencana penggabungan ini dilakukan juga menyusul keluarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka efektivitas dan efesiensi kinerja di daerah serta rasionalisasi anggaran.
Menurutnya, kondisi struktur organisasi dan tata kerja sejumlah SKPD di Dumai perlu perampingan karena dianggap kurang optimal dalam pelaksanaan kinerja dan harus menyatu ke satker lain agar lebih fokus dan maksimal.
"Perombakan instansi perangkat daerah ini merupakan amanah dari kebijakan baru pemerintah pusat dan daerah minimal sudah harus melaksanakan pada 2017 mendatang," ungkapnya.
Dampak dari rencana perombakan SOTK Pemkot Dumai ini, lanjut dia, bakal terjadi pemangkasan tenaga honorer yang bekerja di sejumlah SKPD tersebut, bertujuan efesiensi dan rasionalisasi anggaran.
Pembiayaan tenaga honorer di semua SKPD di Pemkot Dumai sejauh ini dianggap cukup membebani anggaran daerah, sehingga pemerintah berencana melakukan pemangkasan sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan dana pembangunan.
"Rasionalisasi anggaran terpaksa dilakukan karena penerimaan daerah dari pusat mengalami pengurangan, agar program pembangunan oleh pemerintah tidak terkendala," sebutnya.
Diketahui, di lingkungan Pemkot Dumai saat ini sudah terbentuk 5 Badan setingkat eselon II, 12 Dinas, 6 Kantor atau eselon III dan 11 Bagian di Sekretariat Wali Kota Dumai.
Berita Lainnya
Karhutla Riau - Dinilai kurang tanggap atasi Karhutla, Kodim Inhil minta Pemda susun program pencegahan
10 September 2019 14:41 WIB
Saham Nintendo Turun Akibat Fitur Baru Yang Dinilai Kurang Revolusioner
22 October 2016 7:35 WIB
Arara Abadi Cuek Saja Dinilai UKP4 "Kurang Patuh"
19 October 2014 10:42 WIB
Dinilai Kurang Bermanfaat, Pilkada Langsung Bupati-Walikota dalam RUU Ditiadakan
05 September 2014 20:44 WIB
Gubernur Riau Dinilai Kurang Maksimal Menangkan Prabowo-Hatta
19 July 2014 20:05 WIB
PT RBH Inhu Dinilai Kurang Peduli Lingkungan
16 November 2013 14:00 WIB
Bantuan Untuk Siswa Dinilai Kurang
15 July 2010 19:35 WIB
SKPD Kuansing Agar Bekerja Optimal Gesa Kegiatan
14 April 2016 16:17 WIB