Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Direktur Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dr. Sri Endang Tidarwati, meminta pemerintah kabupaten "/>

BPJS Kesehatan Desak Kabupaten-Kota di Riau Tuntaskan Data Kepesertaan PBI

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Direktur Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dr. Sri Endang Tidarwati, meminta pemerintah kabupaten dan kota  se-Provinsi Riau segera menuntaskan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terintegrasi ke BPJS Kesehatan.
         
"Penuntasan PBI daerah perlu dilakukan guna memenuhi amanah PerPres RI Nomor  111 Tahun 2013 pasal 6 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia, tahun 2019," kata Sri Endang Tidarwati, di Pekanbaru, Selasa.
         
Ia mengatakan itu setelah membuka acara Penanda tanganan perjanjian kerjasama Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dan seminar serta hubungan provinsi, kabupaten dan kota dengan BPJS Kesehatan 2016.
         
Menurut dia, perlunya Mou adalah sebagai dasar memperkuat keinginan secara bersama-sama apalagi kepeserataan PBI di Riau kini mencapai 50,54 persen.
         
"Artinya masih 49,56 persen lagi kepesertaan PBI yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan Divre II bekerjasama dengan pemerintah provinsi,  kabupaten dan kota," katanya.
         
Untuk itu, katanya, diperlukan harmonisasi antara BPJS kesehatan dengan dinas instansi terkait lainnya sembari mengevaluasi kegiatan yang telah dicapai sepanjang 2015 dan disempurnakan pada tahun 2016.
         
Berdasarkan data, kata Endang, Riau termasuk provinsi ke-14 yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait PBI itu, sedangkan dari 14 Provinsi itu tercatat 289 kabupaten dan kota.
         
Kepala BPJS Kesehatan Divre II Benjamin Saut PS, tanpa merinci mengatakan, target pertumbuhan peserta PBI tahun 2015 adalah 3.993.078 peserta dan terealiasasi per 23 Oktober 2015 sebanyak 3.93.113 jiwa, untuk wilayah kerja Sumbar, Jambi, Kepri dan Riau.
          
"Dari data ini, realisasi  pencapaian PBI  untuk empat provinsi lebih 100 persen namun khusus Riau masih rendah dan sebelum 2019 kepesertaan PBI diharapkan sudah tuntas," katanya.
          
Benjamin berharap, melalui perjanjian kerjasama ini bisa lebih diintensifkan seluruh pemerintah dan instansi terkait pada kabupaten dan kota di Riau.
          
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, Masnur mendesak BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk menjalin kerjasama dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini peserta Jamkesda mereka belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.